IJTI Desak Kapolda Tindak Tegas Oknum Polisi yang Memukul Jurnalis BKK
KilasSultra.com-KENDARI-Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tenggara, mendesak Kapolda Sultra dan Kapolres Kendari, menindak tegas oknum polisi yang melalukan kekerasan terhadap Jurnalis BKK Rudi.
Koordinator Divisi Advokasi Pengda IJTI Sulawesi Tenggara Mukhtaruddin mengatakan akan berkoordinasi dengan organisasi profesi jurnalis lainnya, untuk melakukan advokasi terhadap korban.
“Agar tidak terulang persitiwa seperti ini, Pimpinan Polda Sultra, segera memberikan pemahanan kepada anggotanya terkait kerja-kerja jurnalis,” tulis Mukhtaruddin dalam surat pernyataan sikap IjTI Sultra.
Diketahui Jurnalis Surat Kabar Harian (SKH) Berita Kota Kendari (BKK), Rudinan (31), mendapat kekerasan dari oknum polisi, anggota Polres Kendari.
Kekerasan ini terjadi saat Unjuk Rasa di Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Kamis (18 Maret 2021), menuntut pembatalan hasil lelang pekerjaan workshop las dan Otomotif.
Unjuk rasa itu, semula berlangsung damai. Pada pukul 11.40 Wita, pihak BLK akan menemui pengunjukrasa untuk dialog. Namun beberapa saat kemudian, massa adu mulut dengan polisi.
Korban Rudi, yang hendak melakukan peliputan pertemuan itu, ditahan dan diminta menujukan ID Card Jurnalis.
Meski korban sudah menujukan tanda pengenalnya sebagai jurnalis, kurang lebih tujuh hingga 10 orang polisi, memukul Korban dari arah belakang, setelah itu dikata katai dengan kalimat kasar atau tidak seharusnya diucapkan aparat pengayom masyarakat.
“Tindakan oknum polisi ini, telah menciderai kebebasa pers di Indonesia, menghalangi kerja-kerja jurnalis yang dilindungi undang-undang. Sebagai penegak hukum, Polisi, harusnya memberikan perlindungan terhadap jurnalis, bukan melakukan pemukulan,” tulis Mukhtaruddin
Tindakan oknum Polisi yang terus berulang ini, menujukan kinerja yang tidak profesional dan bertolak belakang dengan upaya pemerintah menciptakan demokrasi yang baik.
Kepada kawan-kawan jurnalis di Sultra, diminta agar menjalankan tugas sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang pers dan Kode Etik Jurnalis. (B)