Pemkab Bombana Gelar Rapat Koordinasi TPID 2023
KilasSultra.com-BOMBANA- Pemkab Bombana menggelar rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi (TPID) Rabu 8 Februaru 2023 di ruang Rapat Bupati Bombana
Rapat tersebut untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.3/697/SJ terkait Pengendalian Inflasi Daerah Se-Indonesia Tahun 2023, Rapat dipimpin langsung oleh Sekda Kabapaten Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si
Saat Sambutan, Man Arfa menyebutkan perkembangan inflasi komoditas komponen bulan Januari 2023 dinilai relatif lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Desember 2022 lalu.
Mantan kadis PU Kabupaten Bombana itu menjelaskan sebaran inflasi bulan Januari 2023 menurut wilayah sebesar 5,28%. Beberapa komoditas penyumbang inflasi diantaranya, angkutan udara, Bahan Bakar Minyak (BBM) Rumah Tangga, Bensin, beras dan Rokok.
“Menanggapi isu utama itu, Badan Pangan Nasional melakukan kebijakan dalam mendukung penurunan angka inflasi dengan beberapa langkah yang telah dilakukan yaitu Rapat Koordinasi ,” jelasnya
Rapat koordinasi itu antara lain Rapat Pengendalian Inflasi bersama dengan Dinas Pangan, Fasilitas Koordinasi antara Dinas Pangan dengan Forum Bulog dan BUMN Pangan, pembentukan Tim Terpadu untuk pemantauan dan evaluasi harga serta monitoring pelaksanaan SPHP beras serta ketersediaan dan harga pangan bersama
Man Arfa mengatakan Beberapa point yang jadi harapan kepada Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi perdagangan antara lain :
- Melakukan komunikasi efektif melawan hoax
- Dari total 358 kab/kota terdapat 248 kab/kota yang harga minyak kita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sisanya sebanyak 110 kab/kota sudah sesuai HET. Maka dari itu diharapkan dinas terkait melakukan pemantauan secara intensif terhadap pendistribusian minyak goreng DMD pada jaringan distribusi di wilayah masing-masing melalui sistem informasi sarana perdagangan.
- Apabila terdapat hambatan atau gangguan harga dapat berkoordinasi atau melaporkan ke Kementerian Perdagangan melalui Balai Pengawasan Tertib Niaga.
“ Beberapa upaya kongkrit yang bisa dilakukan dalam pengendalian inflasi daerah diantaranya, melakukan panen raya padi untuk memperkuat stok di daerah, melakukan Mapping dan memastikan wilayah sentra panen, “ ujarnya.
TPID adalah singkatan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah. TPID menekankan pentingnya kerangka kerjasama untuk lebih bersinergi antar daerah yang searah dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
TPID berperan dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya
sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga. TPID dikoordinasikan oleh Pokjanas (Kelompok Kerja Nasional) yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pokjanas TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat.
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah.
Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (administered prices).
Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat
Koordinasi tim pengendali inflasi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada inflasi. (ADV)