Internal Golkar Buton Bergolak, Nertu Minta La Bakri Jangan Hanya Akui Keluarganya Kader

KilasSultra.com-BUTON-Koordinator Partai Golkar Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Nertu Syahnur, berang. Dituding bukan kader Golkar, dia lantas membalas.

Dia meminta kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Buton, Drs La Bakry M.Si, agar jangan hanya mengakui keluarganya saja sebagai kader Golkar.

Kritikan Nertu Syahnur ini buntut balasan atas pernyataan La Bakri sebelumnya (di media ini) yang tidak mengakuinya sebagai salah satu kader Golkar

Nama Nertu Syahnur mendadak tenar dipublik usai melaporkan Ketua Golkar Buton La Bakri ke DPP Golkar.

Pelaporan atas dasar menjaga marwah Golkar Buton dimata masyarakat itu, berbuntut penyebutan dirinya bukan kader Golkar.

“Saya tidak diakui sebagai kader karena mungkin bukan keluarganya ya. Sebab yang terjadi di Golkar Buton sekarang ini, Sekretaris keponakannya, bendahara adalah istrinya. Partai macam milik keluarga saja makanya saya tidak diakui sebagai kader,” ucap Nertu Syahnur

Dia menegaskan, meski tidak berkeluarga dengan La Bakry, dia siap membuktikan bahwa dirinya sebagai salah satu kader Partai Golkar di Kabupaten Buton.

Berbagai bukti administrasi mulai dari surat tugas dari DPD II Golkar Buton sampai dengan SK pengangkatannya sebagai Koordinator Partai Golkar Desa Banabungi siap ia tunjukan.

“Yang pasti sampai hari ini saya masih Kordes Golkar Desa Banabungi karena sampai sekarang belum ada SK pemberhentian saya. Setiap lebaran saya selalu dibawakan parcel dari partai. Terakhir  lebaran kemarin saya masih diantarkan juga parcel melalui Korcam (Partai Golkar) Kecamatan Pasarwajo karena masih sebagai kader Partai Golkar,” katanya.

Nertu menjelaskan, pada dasarnya dia tidak ingin masuk ke ranah kasus dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menyeret La Bakry di Polres Buton.

Tujuannya melapor ke DPP Partai Golkar karena tidak ingin Partai Golkar di Kabupaten Buton dipimpin oleh pihak yang berkasus.

“Sebenarnya saya nda ada urusan dengan kasusnya. Itu urusan dia dengan pelapornya. Urasan saya bahwa kita punya ketua ini seperti ini, seperti itu. Bagaimana partai bisa bagus kalau model ketuanya begitu,” jelasnya.

Kata Nertu, salah satu syarat wajib ketua partai politik adalah harus bebas dari perbuatan tercela. Sebab hal ini sangat erat kaitannya marwah partai dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Olehnya itu, demi keberlangsungan dan kebesaran Partai Golkar di Kabupaten Buton, Nertu tidak segan melaporkan La Bakry ke DPP.

“Laporan saya sudah masuk ke pihak DPP dari beberapa hari lalu,” katanya.
(B)