Wakil Ketua Zalman Seruhkan Penataan Prioritas dan Terobosan Pendanaan
Kilas Sultra- BOMBANA-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Zalman, memberikan tanggapan konstruktif terhadap paparan kondisi fiskal daerah tahun 2026. Menurutnya, situasi penurunan pendapatan tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan laju pembangunan, tetapi justru momentum untuk melakukan pembenahan, efisiensi, dan inovasi kebijakan.
“Kondisi fiskal kita memang berat, tetapi bukan berarti pembangunan harus melambat. Yang dibutuhkan saat ini adalah penataan ulang prioritas dan keberanian melakukan terobosan pendanaan,” ujar Zalman.
Ia mengakui bahwa merosotnya Transfer ke Daerah (TKD) hingga 24,8 persen memberikan pukulan besar bagi APBD Bombana yang selama ini bergantung kuat pada dana pusat. Namun menurutnya, ketergantungan itulah yang saatnya harus dipangkas secara bertahap.
Zalman menilai bahwa PAD Bombana yang baru menyumbang 8,86 persen dari total pendapatan daerah adalah alarm penting bagi pemerintah.
“PAD kita masih terlalu kecil. Kita perlu mengelola sumber-sumber pendapatan baru, memperkuat sektor pajak dan retribusi, serta menutup celah kebocoran. Pemerintah daerah harus berani memaksimalkan potensi ekonomi lokal,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan, pemetaan potensi ekonomi desa dan kecamatan, digitalisasi sistem pajak dan retribusi, percepatan pengelolaan aset daerah yang mangkrak, serta kolaborasi dengan pelaku usaha untuk membuka ruang investasi.
Zalman menyampaikan bahwa sangat tidak realistis jika Bombana hanya mengandalkan APBD yang menyusut drastis, sementara target RPJMD sangat ambisius.
Ia mengajukan sejumlah opsi, dianataranya skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur,
“ kita mendorong kolaborasi dengan BUMDes dan UMKM untuk memperkuat ekonomi dasar, membuka peluang pendanaan melalui dana CSR perusahaan, serta mengaktifkan kembali program pembangunan berbasis masyarakat yang lebih hemat biaya tetapi lebih tepat sasaran.
“Dengan belanja modal 2026 belum signifikan , kita harus kreatif mencari model pembiayaan lain, bukan menyerah pada keterbatasan angka,” tegasnya.
Zalman menekankan bahwa DPRD mendukung program benar-benar fokus pada sektor yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Diantaranya berupa perbaikan jalan desa yang menjadi akses produksi pertanian dan perikanan,, penguatan program stunting dan kemiskinan ekstrem karena sifatnya mendesak, layanan publik dasar seperti kesehatan dan air bersih hingga peningkatan kapasitas pertanian melalui alat produksi dan penyuluhan.
“Jika anggaran terbatas, pilihlah program yang memberi manfaat terbesar dan paling cepat dirasakan masyarakat. Jangan terpaku pada banyaknya program, tetapi pada efektivitasnya,” tambahnya.
Selain itu, Zalman juga menekankan Efisiensi Belanja Operasional dan Reformasi Birokrasi
“Evaluasi beban kerja OPD, digitalisasi layanan untuk menekan biaya operasional jangka Panjang atau percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” terangnya
“Kita tidak bisa memangkas belanja pegawai secara tiba-tiba, tetapi kita bisa mengefisienkan cara kerja agar belanja operasional semakin efektif,” tambahnya lagi
Di akhir tanggapannya, Zalman menegaskan bahwa DPRD Bombana tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menyetujui KUA–PPAS, tetapi sebagai mitra kritis pemerintah daerah.
“Kami siap mengawal, mengawasi, dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal. Bombana tidak boleh stagnan hanya karena tekanan fiskal. Justru ini saatnya kita bangkit dengan kerja yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.
Zalman juga mengajak masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan pembangunan agar transparansi dan akuntabilitas publik semakin kuat. (ADV)