Wakil Bupati Bombana Pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

 

KilasSultra-Bombana – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro, Lt. 2 Kantor Bupati Bombana, Rabu (17/9/2025), bertujuan untuk meningkatkan persentase tindak lanjut terhadap temuan-temuan BPK-RI yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.WK, Kepala Bidang Pemeriksaan Sultra II, Sudarmo, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, Sekretaris KPU, serta para camat dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bombana.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, dalam sambutannya menegaskan pentingnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK-RI. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI tidak hanya bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan daerah.

“Rakor ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan BPK-RI tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga segera ditindaklanjuti. Kita harus memastikan bahwa setiap temuan yang disampaikan BPK dapat diselesaikan dengan baik agar tidak ada masalah yang berlarut-larut,” kata Wakil Bupati Ahmad Yani.

Ahmad Yani juga menekankan bahwa penyelesaian temuan-temuan BPK harus dilakukan dengan serius, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

 

 

“Sebagai bagian dari komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penting bagi kita untuk menyelesaikan setiap temuan BPK-RI dengan tuntas. Ini adalah langkah awal menuju peningkatan kualitas dan integritas pemerintahan kita,” tegas Wakil Bupati.

Rakor yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bombana ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara seluruh perangkat daerah terkait. Dalam rapat tersebut, setiap kepala perangkat daerah diminta untuk melaporkan progres tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI yang menjadi kewenangan masing-masing.

Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.WK, dalam kesempatan ini mengingatkan bahwa percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Seluruh perangkat daerah harus bersinergi untuk menyelesaikan setiap temuan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kita harus memiliki komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Semua perangkat daerah harus terlibat aktif dalam menyelesaikan temuan-temuan BPK. Sinergitas ini penting agar Kabupaten Bombana terus mempertahankan prestasi baik dalam hal pengelolaan keuangan,” ujar Sekda Bombana, Syahrun.

Kepala Bidang Pemeriksaan Sultra II Sudarmono yang juga hadir dalam rapat tersebut, memberikan pemaparan mengenai pentingnya meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa salah satu aspek yang menjadi perhatian BPK adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran serta keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

“Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi, kita dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” katanya

dirinya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana yang terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah. Ia berharap, Kabupaten Bombana dapat terus menjaga dan bahkan meningkatkan hasil pemeriksaan dari BPK-RI di tahun-tahun mendatang.

Dalam rapat koordinasi tersebut, setiap perangkat daerah diminta untuk memaparkan rencana aksi tindak lanjut terhadap temuan-temuan BPK yang ada. Beberapa temuan yang menjadi fokus utama adalah ketidaksesuaian dalam administrasi, penggunaan anggaran yang belum sesuai dengan peruntukannya, serta beberapa masalah teknis terkait pengelolaan aset daerah.

Wakil Bupati Ahmad Yani mengingatkan agar setiap temuan yang ada dapat segera diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pencatatan yang lebih rapi dan sistematis agar setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Jangan biarkan temuan-temuan BPK tertunda begitu saja. Kita harus segera melakukan perbaikan dan menyelesaikan semuanya sesuai dengan pedoman yang ada. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

 

 

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa BPK-RI sebagai lembaga negara yang independen berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam rangka perbaikan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK harus dilihat sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan dan bukan sebagai halangan.

“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola anggaran dan melaksanakan rekomendasi dari BPK dengan baik. Oleh karena itu, setiap temuan yang ada harus segera ditindaklanjuti agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujar Ahmad Yani.

Rakor yang berlangsung khidmat ini diakhiri dengan penegasan dari Wakil Bupati bahwa seluruh perangkat daerah harus terus bekerja keras untuk menyelesaikan setiap masalah terkait pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap dengan koordinasi yang baik antara semua pihak, hasil pemeriksaan BPK-RI dapat segera diselesaikan dengan maksimal, dan Kabupaten Bombana dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih.

“Kita harus bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Pemerintah Kabupaten Bombana harus tetap fokus pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tandas Ahmad Yani

Rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran. Dengan sinergi yang baik antara seluruh perangkat daerah, diharapkan setiap temuan BPK-RI dapat segera ditindaklanjuti dan Bombana dapat terus menjaga reputasinya sebagai daerah yang transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.(ADV)