Urai kebijakan Efesiensi Anggaran, Tim TAPD Bombana Gelar Rakor

KilasSultra.com-BOMBANA-Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah serta menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi fiskal yang tersedia, Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda utama pembahasan rancangan efisiensi anggaran APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Setda Kabupaten Bombana, pada Rabu 5 Maret 2025

Rapat TAPD ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika keuangan daerah yang terus berkembang, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran tetap fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Bombana menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran daerah. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan telaah mendalam terhadap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2025, serta menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

“Kita harus bijak dan cermat dalam mengelola anggaran. Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, tetapi bagaimana setiap rupiah yang kita belanjakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati Burhanuddin.

Lebih lanjut, ia juga menekankan agar setiap perangkat daerah memprioritaskan program yang bersifat strategis dan mendesak, serta menghindari kegiatan yang hanya bersifat seremonial atau tidak memiliki urgensi tinggi. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat pelayanan publik.

Rapat ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dr. H. Sunandar A. Rahim,, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta pejabat administrator terkait yang tergabung dalam struktur TAPD Kabupaten Bombana. Masing-masing kepala OPD diminta untuk menyampaikan ringkasan kegiatan yang telah direncanakan beserta anggaran yang dibutuhkan, kemudian dilakukan diskusi dan evaluasi bersama oleh tim.

Dalam sesi pembahasan, beberapa hal yang menjadi sorotan utama antara lain:

• Rasionalisasi belanja operasional dan belanja pegawai.
• Evaluasi efektivitas program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
• Penyesuaian target pendapatan daerah berdasarkan potensi dan realisasi tahun sebelumnya.
• Strategi optimalisasi belanja modal yang mendukung infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik desa.
• Penguatan anggaran sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi.

Plh. Sekda Bombana Sunandar dalam kesempatan itu mengingatkan bahwa prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan harus menjadi komitmen bersama.

“Tugas kita adalah menjaga kesehatan fiskal daerah agar tetap stabil, namun juga memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Ini tantangan yang harus kita jawab bersama dengan perencanaan yang matang,” ujarnya.

Selain efisiensi, rapat ini juga menekankan pentingnya sinergi antarsektor dan lintas perangkat daerah. Bupati mengingatkan bahwa perencanaan dan penganggaran tidak boleh dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan.

“TAPD harus menjadi forum yang menyatukan persepsi, menyusun strategi bersama, dan memastikan tidak ada duplikasi kegiatan yang justru memboroskan anggaran. Kita ingin hasil yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin,” kata Bupati Burhanuddin.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD)  Doddy Muchlihi juga menyampaikan laporan sementara mengenai kondisi keuangan daerah, termasuk estimasi pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dari pusat, dan proyeksi belanja hingga akhir tahun 2025.

Ia juga memberikan masukan teknis mengenai langkah-langkah efisiensi yang bisa ditempuh tanpa mengganggu layanan publik, termasuk dengan digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa, efisiensi perjalanan dinas, serta optimalisasi aset daerah.

Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Bupati Bombana memberikan tenggat waktu kepada seluruh OPD untuk menyempurnakan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing dalam waktu dua minggu ke depan. Seluruh usulan belanja yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas akan ditinjau ulang oleh TAPD sebelum finalisasi RAPBD 2025.

Tim TAPD juga akan melakukan koordinasi teknis lebih lanjut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Inspektorat untuk menyusun dokumen anggaran yang akurat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pelaksanaan rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen kuat untuk melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada rakyat. Langkah efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembangunan, mempercepat penurunan kemiskinan, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Bupati Bombana mengakhiri rapat dengan kembali mengingatkan seluruh peserta bahwa efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan, tetapi bagaimana memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan nilai tambah yang signifikan.

“Kita punya tanggung jawab besar untuk menggunakan anggaran seefektif mungkin. Harapan masyarakat kepada kita tinggi, dan kita tidak boleh mengecewakan mereka. Rakyat butuh bukti, bukan janji,” pungkas Bupati Burhanuddin. (ADV)