Tujuh Kementrian Bahas Penggunaan aspal Buton
KilasSultra.com.KENDARI-Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi tampak bahagia. Rencana pemanfaatan akan aspal Buton (AsButon) terus dilirik untuk kebutuhan domestik hingga manca negara.
Rabu 4 November 2020, dari Ruang Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Gubernur H. Ali Mazi, SH., mengikuti rapat koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga mengenai Pamanfaatan Aspal Buton.
Rapat itu digelar secara daring. Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binjar Panjaitan sebagai penyelenggara kegiatan sekaligus pimpin rapat. Setidaknya, tujuh kementrian ikut diundang dalam pembahasan pengembangan dan Penggunaan aspal Buton itu.
Diantaranya Menteri PUPR, Menteri ESDM, Kementrian LHK, Kementrian Perindustrian, Kemenrtian Dalam Negeri, Kementrian Desa dan PDT serta Kementrian BUMN.
Dalam rapat virtual itu, Luhut meminta tanggapan akan pemanfaatan Aspal Buton dijadikan pembangunan dalam mendukung infrastruktur jalan berkelanjutan secara Nasional.
Namun dibalik itu, dirinya meminta agar Aspal Buton dapat ditingkatkan produksinya, kesinambungannya, sehingga dapat dimanfaatkan lebih banyak lagi.
“Asbuton harus lebih baik dari luar negeri. Asbuton harus ada kepastian antara ketersediaan dan penggunaannya sudah jelas.” ujarnya.
Menko Luhut menekankan kepastian produksi secara masif, standardisasi produk, dan juga mengenai kesinambungannya.
“Pastikan dulu harus bisa diproduksi. Mengenai standarisasi, saya sepakat sekali, SNI (Standar Nasional Indonesia) itu keharusan,” tegas Luhut.
Sejumlah menteri menanggapi positif pengembangan dan penggunaan aspal Buton tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan akan mengambil langkah untuk mewujudkan penggunaan Aspal Buton
“Kita akan buat SNI agar campuran Asbuton bisa maksimal. Sesudah tahun 2025 kita kaji lagi dan lakukan eksplorasi tambahan, agar menjadi cadangan, sekaligus mensubstitusi impor,” ujar Menteri Arifin Tasrif.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono mengatakan pihaknya sangat menghormati komitmen itu.
“Kalau memang ada produksi pasti akan kami manfaatkan. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kami sudah atur semisal untuk aspal plastik, beton dan tentunya untuk Aspal Buton. Kita wajib pakai. Ini sebuah keharusan, sebab salah kita sendiri kalau kita tidak bisa menggunakan dengan maksimal Aspal Buton.” ujarnya.
Menteri Basuki mengatakan akan mengurangi importasi aspal minyak yang selalu digunakan pengaspalan sebanyak 500 ton pada tahun 2021. Bahkan Pada tahun 2020, Aspal Buton telah digunakan di 25 Provinsi dengan total 42.871 ton untuk penanganan jalan sepanjang 793 Km.
Pemanfaatan Asbuton untuk pembangunan dan penanganan jalan merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan. Telah diatur melalui Permen PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang penggunaan Asbuton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.
Senada dengan itu Kementerian Dalam Negeri turut mendukung dengan kebijakan yang tertuang di dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2020. mengatur keharusan agar seluruh pemda di Indonesia mengutamakan Asbuton sebagai jaminan program pembangunan.
Ikut hadir dalam rapat virtual tersebut yakni Bupati Buton La Bakri. Mewakili masyarakat Buton Ia mengatakan potensi Asbuton masih dapat dioptimalkan. Dia menegaskan cadangan masih melimpah dengan kualitas yang sangat baik bila di olah.
Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi mengucapkan terima kasih atas keberpihakan pemerintah RI terhadap potensi aspal Buton. Ini merupakan Rakor lanjutan setelah rakor pertama digelar Pemprov. Sultra bersama Kemenko Marves pada Mei 2019 lalu.
“Presiden Jokowi dan Mentri Luhut terimakasih telah memunculkan kembali aspal Buton,” ujar Ali Mazi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap untuk memfasilisi persiapan pemerintah pusat dalam pemanfaatan aspal Buton di Seluruh wilayah Indonesia.
Rapat kementrian/kelembagaan itu dijadwalkan akan dilanjutkan kembali. Sebelum menutup rapat, Menko Luhut langsung tentu agenda lanjutan.
“Saya minta deputi saya, Pak Odi, pimpin pembahasan lanjutan dan menindak lanjuti ini. Semua pihak agar berkolaborasi, ada waktu satu minggu, 11 November kita bertemu lagi dan sudah ada kesepakatan dan sudah berapa produksinya untuk tahun 2021 dan 2022,” ujar Menko Luhut. (adv)