Tinjau Lokasi Rawan Banjir, Iskandar Tegaskan Solusi Nyata untuk Pulau Kabaena
Kilas Sultra – BOMBANA – Komitmen menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat kepulauan kembali ditegaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana melalui kunjungan lapangan Ketua DPRD Kabupaten Bombana Iskandar ke wilayah rawan banjir di Pulau Kabaena.
Peninjauan dilakukan di Desa Wumbumburo dan Desa Balo, dua wilayah yang setiap musim hujan kerap dilanda luapan sungai hingga menggenangi permukiman warga.
Kunjungan tersebut merupakan respons atas keluhan masyarakat yang selama ini harus hidup dalam kecemasan setiap kali hujan deras mengguyur wilayah mereka. Banjir yang datang hampir setiap tahun bukan hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga berdampak pada perekonomian dan keselamatan warga.
Di lapangan, Iskandar melihat langsung kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan penyempitan. Debit air yang meningkat saat hujan deras tidak lagi mampu tertampung, sehingga meluap ke rumah-rumah warga. Beberapa titik bahkan menunjukkan bekas genangan yang merusak dinding rumah, fasilitas umum, serta lahan usaha masyarakat.
Pulau Kabaena yang merupakan bagian dari Kabupaten Bombana memiliki karakter geografis yang menantang. Curah hujan tinggi yang tidak diimbangi dengan sistem drainase dan pengendalian sungai yang memadai menjadikan beberapa desa rawan terdampak banjir musiman. Kondisi inilah yang mendorong DPRD untuk turun langsung memastikan persoalan tersebut mendapat perhatian serius.
“Masalah banjir ini bukan cerita baru. Karena itu tidak bisa lagi ditunda. Insyaallah, penanganannya akan mulai dikerjakan tahun 2026 melalui Dinas PUPR,” tegas Iskandar di sela-sela peninjauan.
Pernyataan tersebut disambut harapan besar oleh masyarakat. Selama ini, warga mengaku harus bersiaga setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi. Sebagian dari mereka bahkan terpaksa mengungsi sementara ke rumah kerabat ketika air mulai meninggi. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan kecil, pertanian, dan perikanan turut terdampak akibat genangan yang merusak sarana dan prasarana.
Ketua PKB Kabupaten Bombana itu menegaskan penanganan banjir di Desa Wumbumburo dan Desa Balo akan difokuskan pada normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul dan sistem drainase terpadu. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi risiko luapan air saat musim penghujan tiba.
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga akan diperkuat, khususnya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar perencanaan teknis dapat segera direalisasikan. DPRD memastikan akan mengawal proses penganggaran dan pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai target.
“Kabaena adalah bagian utuh dari Bombana. Masyarakat kepulauan tidak boleh dipinggirkan dari hak atas rasa aman dan perlindungan bencana. Kami akan mengawal agar rencana ini benar-benar terealisasi, bukan sekadar janji di atas kertas,” tegasnya.
Komitmen tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara merata dan berkeadilan. Wilayah kepulauan yang secara geografis terpisah dari pusat pemerintahan tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan infrastruktur memadai dan perlindungan dari risiko bencana.
Peninjauan lapangan ini juga menjadi ruang dialog langsung antara DPRD dan masyarakat. Warga menyampaikan harapan agar selain normalisasi sungai, pemerintah daerah juga memperhatikan tata kelola lingkungan di hulu sungai guna mencegah sedimentasi berlebihan. Upaya pencegahan dinilai sama pentingnya dengan penanganan teknis di hilir.
Dengan turun langsung ke lokasi, DPRD Bombana menegaskan pendekatan kerja yang berbasis pada kondisi riil masyarakat. Hadir di lapangan, mendengar langsung, dan memastikan solusi nyata menjadi prinsip yang terus dipegang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
Harapannya, tahun 2026 menjadi titik awal perubahan bagi Desa Wumbumburo dan Desa Balo. Penanganan banjir yang terencana dan berkelanjutan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang menghadirkan rasa aman bagi warga agar dapat menjalani kehidupan tanpa dihantui kecemasan setiap musim hujan tiba.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan wilayah terluar dan kepulauan. Dari Kabaena, komitmen itu ditegaskan: DPRD Bombana akan terus berdiri bersama rakyat, memastikan setiap persoalan daerah ditangani dengan kesungguhan dan tanggung jawab. (ADV)