Tingkatkan Produksi, Dinas Pertanian Bombana sosialisasi Peremajaan Sawit
Kilas Sultra – BOMBANA – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2026.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi PSR yang digelar di Tempat Tempat Pelatihan (TTP) Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Rabu 3 Juni 2026
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bombana itu ikut dihadiri berbagai pihak, antara lain Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Kendari, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Poleang Barat, Kepala Desa Ranokomea, hingga anggota kelompok tani sawit se-Desa Ranokomea.
Sosialisasi dibuka langsung oleh Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bombana Muh. Arwin, S.Hut.,M.P.W.k
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat yang selama ini mengalami penurunan akibat usia tanaman yang sudah tua dan tidak lagi optimal menghasilkan buah.
Menurutnya, banyak kebun sawit milik masyarakat yang saat ini telah memasuki usia lebih dari 25 tahun sehingga produktivitasnya menurun secara signifikan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan keberlanjutan usaha perkebunan rakyat.
“Program PSR tahun 2026 menjadi solusi bagi kebun sawit rakyat yang sudah tua, rusak, atau produktivitasnya menurun. Melalui program ini, pekebun memperoleh bantuan pembiayaan peremajaan, bibit unggul bersertifikat, serta pendampingan teknis mulai dari proses penanaman hingga tanaman menghasilkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan peremajaan sawit menjadi langkah penting untuk meningkatkan hasil produksi tanpa harus membuka lahan baru. Dengan menggunakan bibit unggul dan penerapan teknik budidaya yang baik, produktivitas kebun rakyat diharapkan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
Selain memberikan pemahaman mengenai manfaat program, sosialisasi tersebut juga menjelaskan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi kelompok tani untuk dapat mengakses bantuan PSR. Materi yang disampaikan meliputi legalitas lahan, kelembagaan kelompok tani, mekanisme pengusulan, hingga proses verifikasi yang dilakukan oleh instansi terkait.
Kehadiran narasumber dari BPKH Wilayah XXI Kendari, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana memberikan penjelasan komprehensif kepada peserta terkait aspek tata ruang, status kawasan, legalitas lahan, serta persyaratan administrasi yang menjadi bagian penting dalam pengajuan program.
Kepala BPP Poleang Barat Gatot Supriyanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendampingi para petani selama proses pengajuan hingga pelaksanaan program berlangsung.
Menurutnya, keberhasilan PSR sangat ditentukan oleh kesiapan kelompok tani dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami siap mengawal kelompok tani mulai dari pembentukan kelembagaan, verifikasi lahan, penyusunan dokumen, hingga proses pencairan dana. Pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan agar petani benar-benar memahami tahapan program ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Ranokomea Iskandar Wase mengajak seluruh masyarakat, khususnya pemilik kebun sawit yang telah memasuki usia tidak produktif, untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah melalui program PSR.
Ia menilai program tersebut merupakan peluang besar bagi petani untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan keluarga di masa depan.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan baik. Jika kebun yang sudah tua diremajakan menggunakan bibit unggul, maka hasilnya tentu akan lebih baik dan pendapatan petani juga meningkat,” ujarnya.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para petani aktif mengikuti pemaparan materi dan memanfaatkan sesi diskusi untuk menyampaikan berbagai pertanyaan terkait teknis pelaksanaan program.
Beberapa hal yang menjadi perhatian peserta antara lain syarat kepemilikan lahan, luas minimal kebun yang dapat diusulkan, status legalitas tanah, hingga prosedur pengajuan bantuan melalui kelompok tani.
Petani juga ingin memastikan mekanisme pencairan dana dan bentuk pendampingan yang akan diberikan selama masa peremajaan berlangsung. Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh para narasumber sesuai bidang masing-masing sehingga memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada peserta.
Program Peremajaan Sawit Rakyat sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan. Selain meningkatkan hasil produksi, program ini juga bertujuan memperkuat tata kelola perkebunan rakyat yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Melalui sosialisasi yang digelar di Desa Ranokomea, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semakin banyak kelompok tani yang memahami manfaat dan prosedur pengajuan PSR sehingga target pelaksanaan program tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.
Pemkab Bombana menargetkan realisasi PSR di sejumlah sentra perkebunan sawit rakyat, khususnya di wilayah Poleang Barat yang selama ini menjadi salah satu kawasan pengembangan komoditas sawit di daerah tersebut.
Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta berbagai instansi teknis yang terlibat, program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas sawit rakyat sekaligus memperkuat kesejahteraan pekebun di Kabupaten Bombana.
Melalui peremajaan tanaman yang telah tua dan tidak produktif, petani diharapkan dapat memperoleh hasil panen yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (ADV)