Tidak Hasilkan PAD, Kontrak Kerjasama Pabrik Rumput Laut Bombana Disoal
KilasSultra.com-BOMBANA-Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai lemah. Sistem pengelolaan aset milik daerah di pabrik rumput laut Desa Laeya, Kecamatan Poleang Selatan dinilai kedodoran.
Kontrak kerja sama dengan pihak ketiga di aset milik daerah itu, rupanya belum menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal telah melakukan kegiatan produksi.
Ketua DPRD Kabupaten Bombana Arsyad mengatakan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga itu, perlu dievaluasi. Dia meminta pemerintah mengambil langkah tegas. Apa lagi jika terdapat kerugian daerah dalam urusan pendapatan daerah.
“Harus ada langkah tegas. Jika tidak memberi pendapatan daerah, ya segera evaluasi cepat. Tidak boleh ada pembiaran begitu. Sebab fasilitas aset daerah itu dibuat miliaran rupiah. kalau tidak salah, Pabrik itu menelan anggaran kisaran 16 Miliar,” ujarnya Arsyad
Politisi asal partai Nasdem itu menyayangkan aset miliaran rupiah itu tidak mendapat manfaat berarti buat pendapatan daerah. Kritik itu dilayangkan saat rapat kerja sama antara Dewan dengan Pemerintah Kabupaten Bombana, Senin, 18 Juli 2022
“Kalau dikelola dengan benar, sesuai nilai kontrak. Maka daerah cukup besar pendapatannya. Ingat, mereka sudah menjual. Jika merujuk di kontrak, jelas pembagiannya. Daerah dapat 45 persen. Artinya, jika perusahaan dapat 100 juta, daerah dapat 45 juta,” paparnya.
Arsyad menilai daerah tidak perlu takut, teehadap pengusaha, meski telah meneken kontrak dengan daerah dalam jangka panjang.
“Jika merugikan daerah, jangan biarkan aset kita dikasih begini. Jangan mau dimanfaatkan. Daerah punyak hak. Meski dalam kontrak kerja sama itu, hingga 20 tahun.Tapi jangan terpaku disitu. Ada juga catatan, bahwa daerah boleh mengevaluasi,” ujarnya.
Jika dalam kerja sama, rupanya tidak memberi manfaat yang jelas pada pendapatan daerah, kata Arsyad boleh diputuskan kontraknya. Menurut ketua DPRD itu, jika terus menerus begitu, lebih baik kita promosi sendiri lewat perusahan daerah yang sudah dibentuk.
“Dewan akan menelusuri lebih lanjut persoalan ini. Komisi dua akan membuat agenda khusus, agar ada solusi. Semua ini demi pendapatan serta kedaulatan daerah,,” tukasnya. (B)