Tantang Bupati, DPRD Bombana Minta Bayarkan TPP Pegawai
KilasSultra.com-BOMBANA-DPRD Kabupaten Bombana meminta bukti kongkrit, atas sanggahan pemkab Bombana yang kerap mengumbar di media bahwa Kas Daerah tidak Kosong.
Pembuktian yang diminta Dewan, antara lain, bayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), honor para pegawai serta keluhan sejumlah rekanan (pihak ketiga) yang dananya tidak kunjung dicairkan
“Kalau Kas tidak kosong, segera bayarkan TPP Pegawai, sederhana kan mengujinya,” timpal wakil Ketua DPRD Bombana Iskandar, Kamis, 23 Juni 2022 di kantor DPRD Bombana
Politisi Asal Parta PKB itu mengatakan tidak elok jika berlindung dibalik kata-kata pembayaran berdasarkan skala prioritas.
“Lalu, hak pegawai berupa TPP itu, kita nomor tiga atau empatkan, kasian juga mereka,” sentil Iskandar.
Kondisi kosongnya Kas Daerah Bombana, pertama kali mencuat ketika rapat paripurna penyampaian pidato pengantar bupati Bombana atas rancangan Perda pertanggung jawaban APBD tahun 2021, Senin, 20 Juni 2022
Dua anggota DPRD Kabupaten Bombana melaporkan kecemasan para pegawai di lingkup pemkab Bombana yang keluhkan TPP hingga Honor pegawai tidak kunjung dicairkan.
Dewan mensinyalir ada langkah ganjil yang dilakukan pihak eksekutif itu. Antara lain, telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai proyek-proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
Akibatnya, sejumlah honor para pegawai honorer hingga TPP tidak kunjung dibayarkan. Bahkan gaji DPRD pun, telah dibuat telat pembayarannya.
“Kas daerah kosong. Informasi beredar (penyebabnya) simpang siur. Bahkan ada informasi bahwa proyek-proyek yang didanai DAK dipakaikan dengan DAU. Ini sangat memprihatinkan sekali,” ujar Ashari Anggota DPRD Bombana.
Selain menyorot honor dan TPP pegawai, Politisi partai Nasdem itu juga mendapati adanya proyek pekerjaan yang sudah kantongi kontrak hingga pekerjaan capai 30 persen tapi belum juga dibayarkan akibat kosongnya kas Daerah
Lebih memprihatinkan lagi, lanjut Ashari, ada proyek pekerjaan sudah serah terima sementara pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) hingga kini belum juga dibayarkan.
Tidak cuma Ashari, kritikan pedas juga datang dari anggota DPRD lainnya, Amiaddin. Politisi PPP ini mengaku heran atas ulah Pemkab. Sebab dilaporkan saldo Pemkab Bombana memiliki Silfa anggaran berkisar RP. 83 Miliar. Tapi kenyataannya, tiba-tiba Kas disebut hampa alias kosong.
“Aneh, kalau kita punya Silfa 83 Miliar, sedianya (anggaran) itu stand by di kas daerah. Tapi hari ini kok hampa. Kosongnya kondisi keuangan daerah ini perlu dipertanyakan,” ketus Amiadin.
Politisi asal dapil Kabaena ini mengaku sering didatangi oleh para pegawai, kelurahan, kecamatan hingga OPD. Mereka keluhkan kosongnya kas daerah yang berbuntut tertundanya pembayaran honor, TPP hingga pembayaran operasional kantor lainnya.
“Kami minta klarifikasi atas kondisi keuangan kita ini. Kami ini tempatnya aspirasi, baik masyarakat maupun aparatur sipil negara. Untuk kami sampaikan kepada pemegang pemangku kebijakan daerah,” ujar Amiadian.
Belakangan, kekosongan Kas Daerah itu selalu ditepis oleh pihak Pemkab. Tepisan itu memantik Dewan meminta pembuktian kongkrit. Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Bombana H. Tafdil menegaskan Kas Daerah tidak kosong (B)