Kilas Sultra-BOMBANA — Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menjadi salah satu fokus utama Badan Keuangan Daerah (BKD). PAD yang kuat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Untuk itu, berbagai strategi terus digenjot melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi pajak dan retribusi, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kepala BKD Kabupaten Bombana Doddy A Muchlisi menegaskan bahwa PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan cerminan kekuatan fiskal daerah untuk membiayai kebijakan pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat.
“Karena itu, optimalisasi PAD menjadi langkah strategis yang harus terus dikembangkan melalui sistem yang lebih tertib, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi daerah,” ujarnya
Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh sumber PAD yang ada.
Inventarisasi tersebut meliputi pendapatan dari pajak daerah, retribusi, bagian laba BUMD, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hingga potensi-potensi baru yang belum tergarap optimal. Dengan peta potensi yang lebih jelas, pemerintah daerah dapat menentukan arah kebijakan secara tepat dan terukur untuk meningkatkan pendapatan.

Selain itu kata Doddy, BKD juga ikut mendorong optimalisasi pendataan pajak dan retribusi. Pendataan yang akurat menjadi kunci agar pemerintah mengetahui jumlah objek dan wajib pajak secara tepat.
“Selama ini, banyak daerah mengalami kebocoran PAD karena data yang tidak lengkap, objek pajak tidak terverifikasi, atau retribusi yang tidak terkelola dengan baik. Melalui peningkatan kualitas pendataan, daerah dapat menekan potensi kebocoran sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” terangnya
Langkah yang mesti diambil kedepan berupa penguatan digitalisasi dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi. Transformasi digital menjadi salah satu terobosan penting untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran, mengurangi praktik tatap muka yang rawan penyimpangan, serta meningkatkan akurasi pelaporan.
Dengan sistem pembayaran elektronik, masyarakat dapat melakukan transaksi secara cepat, mudah, dan transparan, sementara pemerintah daerah memperoleh data yang lebih valid dan real-time.
Selain transformasi digital, BKD juga melakukan kampanye kesadaran wajib pajak. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar kesadaran membayar pajak tumbuh tidak hanya karena kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.
“Melalui sosialisasi di berbagai sektor, termasuk pelaku usaha, pemilik properti, dan masyarakat umum, pemerintah berharap tingkat kepatuhan pajak bisa terus meningkat,” papar Doddy
Di sisi lain, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat PAD. BUMD didorong untuk meningkatkan efisiensi usaha, memperluas sektor layanan, dan mengembangkan unit bisnis yang lebih produktif.
Dengan manajemen yang profesional, BUMD berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi sekaligus penyumbang PAD yang signifikan melalui laba usaha. Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi berkala untuk memastikan BUMD berjalan sesuai target dan tidak menjadi beban anggaran.
BKD juga menekankan bahwa upaya optimalisasi PAD tidak dapat berjalan sendiri, tetapi memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah terkait, DPRD, pelaku usaha, serta masyarakat.
Dengan adanya sinergi, pemanfaatan potensi pendapatan dapat dilakukan secara maksimal, kendala di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat, dan proses pengawasan bisa berjalan lebih efektif.
Optimalisasi PAD juga memiliki dampak langsung pada kemandirian daerah. Daerah dengan PAD yang kuat mampu membiayai program-program strategis tanpa bergantung pada dana transfer pusat.
Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih leluasa dalam membuat kebijakan pembangunan, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi yang menjadi keunggulan daerah.

BKD menilai bahwa di tengah dinamika ekonomi nasional, upaya meningkatkan pendapatan daerah harus dilakukan secara berkelanjutan dan inovatif.
Dengan akurasi data, sistem digital yang kuat, serta peningkatan kesadaran masyarakat, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk memperluas basis pendapatan.
Selain itu, perbaikan tata kelola, efektivitas pengawasan, dan penguatan kapasitas SDM juga menjadi bagian yang terus digenjot untuk memperbaiki kualitas pengelolaan PAD.
Ke depan, BPKAD berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengelolaan PAD melalui inovasi dan kerja kolaboratif. Dengan arah kebijakan yang tepat dan didukung kinerja perangkat daerah yang solid, optimalisasi PAD bukan hanya akan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mendorong kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas pembangunan secara menyeluruh.
“Kami berharap dengan strategi ini dapat menciptakan pertumbuhan daerah yang lebih stabil, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya (ADV)
