Sikapi Aduan Warga di Matausu, DPRD Bombana instruksikan Bentuk Pokja
KilasSultra.com-BOMBANA- DPRD Kabupaten Bombana menyikapi aduan masyarakat terkait pergusuran lahan kebun masyarakat di wilayah kecamatan Matausu .
DPRD Bombana menginstruksikan kepada Bupati untuk membentuk Pokja khusus guna mengidentifikasi persoalan yang memicu hadirnya sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat petani
“Kami instruksikan kepada asisten 1 untuk segra membentuk Pokja dengan melibatkan instasi terksit, dianataranya pertanahan, pihak kehutanan, camat dan desa serta masyarakat dan perusahaan agar mendapat solusi yang terbaik,” ujar anggota DPRD Bombana Ashari Usman
Sebelumnya, warga mengadu kepada dewan terkait lahan kebun dikapling oleh perusahaan PT Tiran dan Jhonlin.
Warga tidak kuasa melawan perusahaan yang diback up oleh aparat. Akhirnya satu satunya tempat mengadu yakni DPRD Bombana
Menanggapi hal itu, dewan menggelar RDP dengan memanggil pihak kehutanan , badan pertanahan, para pengadu serta pihak perusahaan.
RDP berjalan sangat alot, memlaui komisi II warga mengadukan lahannya dicaplok. Dihadapan DPRD Bombana mereka bilang sudah 20 tahan memdiami lahan tersebut.
“Dulu semuanya berjalan normal tanpa ada gangguan. Kami bercocok tanam dengan damai. Namun sejak masuknya perusahaan, lahan kami mulai diganggu, sehingga kini mulai dicaplok,” tandasnya aco salah satu pemilik lahan
“Kami minta harus ada solusi agar tidak saling tabrak antara perusahaan dan petani setempat,” ujarnya lahi
Dia menegaskan dirinya dan teman temannya butuh solusi. Sebab lahan itu merupakan satu satunya harapan untuk bercocok tanam demi kelangsungan hidup dan keluarga
Mereka merasa dirugikan atas tindakan penyerobotan tersebut. .” Kami makan apa nantinya,” ketus warga dihadapan Dewan
Dirapat tersebut, status lahan masih simpang siur. Sebagian menyebut lahan tersebut sebagian berada di kawasan hutan lindung.
Untuk mengantisipasi ini DPRD Bombana akan menjebati warga mengenai masalah lahan tersebut dengan membentuk Pokja
Pokja melibatkan semua pihak termasuk instansi terkait. Tujuannya agar persoalan terang benderang.
“kita bentuk dulu Pokja. Kita juga minta agar Pokja ini lekas terbentuk serta segera ke lapangan. Cari data yang akurat dan jelas, biar kita mengambil langkah yang jelas untuk ayomi masyarakat kita,” pinta Ashari Usman.
Menanggapi usulan DPRD tersebut, Asisten I Pemkab Bombana nyatakan kesanggupan dan segra membentuk Pokja. (ADV)