SEKDA BOMBANA BUKA FGD SINKRONISASI DATA KABUPATEN BOMBANA DALAM ANGKA 2024
KilasSultra.com-BOMBANA- Sekertaris Daerah (Sekda) Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si menekankan pentingnya penyajian data-data sektoral diwilayah Kabupayem Bombana.
Penekanan itu bertujuan agar adanya keakuratan informasi untuk sajian data-data terkait Pemerintah Kabupaten Bombana.
Mantan Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana itu tidak ingin hadirnya tumpang tindih antara Pemerintah Kabupaten Bombana sengan Badan Pelayanan Sstatistik (BPS)
Perihal itu disampikan Sekda Bombana Drs Man Arfa, M.Si dalam Acara kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sinkronisasi data Kabupaten Bombana Dalam Angka 2024, Rabu 21 Februari 2024
“Kita ingin agar ada kesesuaian data antara Pemkab Bombana dengan Pihak BPS. Makanya kita tekankan kepada jajaran Pemkab agar teliti dan benar benar chros chek datanya dalam catatannya. Biar ada kesamaan atau kesesuaian,” ujar Man Arfa
Kegiatan Focus Group Discussion tersebut bertempat di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana samping kantor Bupati Bombana.
Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana menggelar Focus Group Discussion (FGD).
Kegiatan dilakukan untuk sinkronisasi data Kabupaten Bombana Dalam Angka 2024 serta pembinaan statistik sektoral.
Data Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
FGD tersebut dihadiri oleh Kepla BPS Kab. Bombana Musdin, SST beserta jajaran, serta Admin Data Sektoral yang terdiri dari 15 Admin Data Sektoral dari masing-masing OPD terkait, dan 1 Admin Data Sektoral dari Kementerian Agama.
FGD ini digelar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, terkait kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Tugas Pembina Data, Ketua Forum Satu Data, Walidata dan Produsen Data.
Tujuan utama dari FGD ini adalah untuk menyatukan data statistik yang relevan dan akurat mengenai Kabupaten Bombana, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satu fokus utama dalam diskusi adalah pengintegrasian data dari berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.
“Pentingnya penyajian data-data sectoral itu, sehingga keakuratan informasi yang dihasilkan tidak lagi tumpang tindih antara Pemerintah Kab. Bombana dan BPS,” ujar man Arfa
“Kita berharap kehadiran teman-teman admin untuk dapat mendiskusikan dengan baik dan dibimbing oleh BPS, agar sinkronisasi data di Bombana betul-betul lahir secara valid,” tambahnya lagi
Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Bombana, Husrifnah Rahim, S.T., M.Si., menambahkan bahwa sinkronisasi data ini merupakan salah satu cara untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan data antara instansi sektoral, BPS, dan Bappeda, yang selama ini masih terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian data.
“Sehingga ke depannya kita harapkan bahwa beberapa indikator pembangunan seperti angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan angka pengangguran bisa berjalan secara signifikan,” kata Husrifnah Rahim.
Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana meningkat secara signifikan di angka 5,11 persen seiring dengan menurunnya angka pengangguran di kisaran angka 1,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bombana berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.
Kepala BPS Kabupaten Bombana, Musdin, menjelaskan bahwa sinkronisasi data ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yaitu regulasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan data antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara produsen data dan pengguna data.
“Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan data juga mempercepat pengambilan keputusan di tingkat pemerintah,” tutur Musdin.
“Semoga FGD ini dapat menjadi awal dari kerjasama yang baik antara BPS, Bappeda, dan OPD terkait dalam penyediaan data yang akurat, relevan, dan terpercaya, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana.” Pungkasnya. (ADV)