Polemik Biaya Ambulans Pasien BPJS di Bombana, DPRD Soroti Beban Tambahan ke Masyarakat
Kilas Sultra-BOMBANA – Polemik biaya ambulans bagi pasien BPJS Kesehatan yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Di Kabupaten Bombana, keluhan masyarakat terkait pungutan biaya ambulans itu mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Bombana, Suryadi, yang menilai praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip layanan jaminan kesehatan nasional.
Suryadi mengungkapkan bahwa keluhan serupa sudah berulang kali disampaikan masyarakat, terutama keluarga pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit menggunakan ambulans puskesmas. Padahal, menurutnya, peserta BPJS Kesehatan seharusnya tidak dibebani biaya tambahan apa pun selama menjalani proses pengobatan, termasuk ketika harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lain.
“Sedianya pasien BPJS itu tidak dibebankan tambahan biaya apa pun, baik saat berobat di puskesmas maupun di rumah sakit. Itu kan sudah jaminan dari BPJS Kesehatan,” tegas Suryadi.
Namun kondisi ideal itu jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan. Suryadi menuturkan bahwa banyak pasien justru harus merogoh kantong pribadi untuk membayar biaya ambulans yang mengantar mereka dari puskesmas menuju rumah sakit rujukan. Fenomena ini menurutnya sangat membingungkan masyarakat dan bertentangan dengan semangat jaminan kesehatan nasional.
“Ini kan aneh. Katanya semua biaya ditanggung BPJS, tapi kenapa di lapangan masih ada biaya yang harus dibayar pasien?” ujarnya heran.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa meskipun pihak fasilitas kesehatan memberikan penjelasan bahwa biaya ambulans tersebut dapat diklaim ke BPJS Kesehatan, nyatanya proses pengembalian sangat lambat dan bahkan kerap membuat masyarakat pesimis akan mendapat penggantian.
“Kalau pun itu berupa pinjaman atau nanti bakal diklaim ke BPJS, maka proses pengembaliannya sangat lama, bahkan bisa mencapai satu tahun,” keluh Suryadi.
Ia menilai mekanisme tersebut sangat tidak efisien, tidak berpihak kepada masyarakat, dan dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap layanan kesehatan. Terlebih, sebagian besar masyarakat yang membutuhkan rujukan berasal dari keluarga kurang mampu yang secara ekonomi sudah terbebani biaya lain di luar pengobatan.
“Ini jelas memberatkan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka sudah susah, ditambah lagi harus memikirkan biaya ambulans yang seharusnya ditanggung BPJS,” paparnya.
Suryadi yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Bombana Tiga itu mendorong pemerintah daerah, puskesmas, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan untuk duduk bersama mencari solusi konkret. Ia menilai bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut nyawa dan hak layanan kesehatan masyarakat.
“Kita berharap pihak terkait bisa segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari sistem yang tidak efisien ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, polemik biaya ambulans pasien BPJS Kesehatan masih terus menjadi bahan diskusi di ruang publik, terutama di media sosial dan forum masyarakat. Banyak warga berharap pemerintah daerah turun tangan memastikan bahwa layanan rujukan benar-benar bebas biaya sesuai aturan BPJS Kesehatan.
DPRD Bombana disebut akan menjadwalkan rapat khusus dengan Dinas Kesehatan dan pihak BPJS Kesehatan Cabang terkait untuk meminta klarifikasi dan mendorong penertiban mekanisme layanan ambulans agar tidak lagi membebani masyarakat. Sebagian warga bahkan mendesak agar sistem pembayaran ambulans diperbarui dengan mekanisme langsung klaim oleh fasilitas kesehatan tanpa membebani pasien terlebih dahulu.
Di sisi lain, sejumlah pihak puskesmas mengaku bahwa tidak semua biaya operasional ambulans selama ini ditanggung BPJS, terutama jika terkait jarak tempuh tertentu atau kebutuhan bahan bakar tambahan. Namun, DPRD menilai alasan itu tidak cukup kuat jika pada praktiknya masyarakat tetap harus menanggung biaya yang seharusnya masuk dalam kategori layanan rujukan.
Dengan meningkatnya sorotan publik, polemik biaya ambulans di Bombana kini menjadi salah satu isu prioritas yang wajib ditangani pemerintah daerah. Masyarakat berharap agar kebijakan yang lebih berpihak dapat segera diambil demi memastikan bahwa tidak ada lagi pasien yang terlambat mendapat layanan hanya karena tak mampu membayar ambulans. (ADV)