Pj. BUPATI EDY SUHERMANTO HADIRI RAKOR ANTISIPASI BENCANA DAN KESIAPAN PEMILU 2024
KilasSultra.com-BOMBANA-Dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang siap dan sigap antisipasi bencana dan Pelaksanaan Pemilu 2024, Pj Bupati Bombana Edy Suharmanto mengikuti Rapat Koordinasi (RAKOR) tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengara , Kamis 1 Februari 2024
Rapat membahas tentang peringatan BMKG sebagai antisipasi potensi dini bencana di Wilayah Sulawesi Tenggara serta berupaya agar Pemilu 2024 berjalan aman, lancar dan Kondusif
Pj. Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto, M.Si bersama Kalaksa BPBD Kab. Bombana Drs. Hasdin Ratta., M.Si dan Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Bombana Rusman, S.Pd., M.Si. menghadiri rakor yang dilaksanakan di Ruang Pola Lt. 3 Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Rakor yang merupakan inisiasi Pj. Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto tersebut, turut dihadiri oleh Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati, Deputi bidang Meteorologi, Deputi bidang Klimatologi, dan Plt Deputi bidang Geofisika BMKG yang hadir secara virtual. Forkopimda Tk I, Sekda Prov Sultra, Bupati/Walikota se-Sultra, Ketua KPU & Bawaslu se-Sultra, Pimti Pratama Pemprov Sultra, Forkopimda Tk II, Ka stasiun meteorologi Kendari, Ka stasiun klimatologi Sultra, Ka stasiun geofisika Kendari, dan Kalaksa BPBD serta Kasatpol PP se-Sultra.
Pj. Gubernur menyampaikan bahwa Rakor ini bertujuan untuk mengetahui potensi bencana geo-hidrometeorologi dan kegempaan di Provinsi Sultra sebagai masukan dalam mewujudkan Pemilu 2024 dan Sulawesi Tenggara yang aman, lancar, dan kondusif.
“13 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi tahun 2024, segera identifikasikan TPS mana saja yang masuk dalam zona merah cuaca, segera relokasi dan koordinasikan dengan para pihak. Rekan-Rekan agar meningkatkan kesiapsiagaan guna antisipasi potensi bencana. Ingat, ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’ keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ucap Pj. Gubernur.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menyampaikan bahwa koordinasi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci strategis dalam memitigasi resiko bencana saat pelaksanaan Pemilu 2024.
“Akhir-akhir ini kita mulai menghadapi anomali musim dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi dan di atas normal, kemarin ditempat kita di Kolaka telah mengalami banjir yang merusak rumah warga. Saya harap Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan seluruh Instansi terkait dapat bersinergi dan koordinasi dengan baik, ini akan jadi kunci strategis penanganan bencana di Sultra apalagi menyambut pelaksanaan Pemilu 2024,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BMKG mengapresiasi Pj. Gubernur Sultra atas inisiasi menggandeng BMKG sebagai langkah antisipasi hadapi potensi bencana sebagaimana amanat pasal 44 UU Nomor 31 tahun 2009 tentang kewajiban menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Beliau juga menambahkan bahwa saat ini BMKG memiliki 198 weather station dan ribuan pos hujan diperkuat dengan data iklim. Untuk itu kami akan terus update peringatan dini cuaca di Sultra.
Sebelumnya anggota DPRD provinsi Sulawesi Tenggara Abdul salam saadia mengimbau kepada para Kepala Daerah agar mengantisipasi hambatan Pemilu 2024 yang disebabkan peristiwa bencana alam.
Sebagaimana diketahui bulan Desember 2023 lalu di beberapa daerah sudah memasuki musim hujan, bahkan sudah terjadi bencana banjir.
“Pememrintah harus tanggap dan cermati persoalan ini. Memasuki musim hujan sehingga baru-baru ini terjadi banjir. Segalah sesuatu harus ditanggapi khususnya kesiapan pemilu,” ujarnya
Politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan agar semua pihak, para pemangku kepentingan bekerja sama menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan mengantisipasi segala bentuk hambatan dan tantangan, di antaranya bencana alam.
“Jangan sampai orang terhalang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena penyelenggara tidak siap mengantisipasi terjadinya kondisi alam saat musim hujan, ini juga menjadi perhatian kita,” tandasnya lagi
Lebih lanjut, Legislator asal Buton utara ini menilai kualitas Pemilu ini tidak hanya berdasarkan seberapa banyak jumlah masyarakat yang memilih. Dirinya berharap tingkat partisipasi masyarakat terus naik dari tahun 2019 lalu.
“Tetapi kualitasnya bagaimana, apakah masyarakat itu memilih berdasarkan analisis yang cerdas. Jangan sampai partisipasi itu karena dikerahkan, karena adanya transaksi jual beli suara, adanya kegiatan yang sifatnya moral hazard dalam pemilu kali ini,” timpalnya lagi (ADV)