Pj. Bupati Burhanuddin Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana
KilasSultra.com- JAKARTA – Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) tahun 2023 di Jakarta Internasional Expo Kemayoran Jakarta, Kamis 2 Maret 2023
Kegiatan Rakornas PB tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana” yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekwensi bencana, dimana Indonesia menempati urutan tiga teratas paling rawan bencana.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan jika siaga dan waspada menjadi kunci, baik tahap prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana semuanya harus disiapkan dan dikelola dengan baik.
“Tiap daerah harus mengidentifikasi bencana yang ada di daerahnya masing-masing dan agar tiap Pemerintah Daerah juga bisa menyiapkan pendanaan. Serta masukan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasi. Pemda dan BPBD sebagai ujung tombak penanggulangan bencana,” ungkapnya.
Sementara itu? Pj Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menegaskan jika apa yang menjadi arah arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023 menjadi atensi dan harus di laksanakan di daerah masing-masing.
Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ini, atanese pokok yang sampaikan oleh Presiden Jokowo yakni akan melakukan identifikasi potensi bencana dalam rencana pembangunan dan investasi untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir dampak yang mungkin bisa saja terjadi saat bencana
“Tentunya ini memerlukan sinergitas semua pemangku kebijakan dalam upaya penanggulangan ketika terjadi bencana di samping pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang terjadi di Kabupaten Kabupaten Bombana nanti,” ungkapnya.
Turut mendampingi Presiden dalam Rakornas tersebut antara lain: Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkopolhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Suharyanto dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
ecara geografis, Indonesia terletak pada zona pertemuan lempeng-lempeng besar dunia
yakni Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Kawasan Indonesia memiliki
banyak patahan aktif yang mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Aktivitas tektonik menyebabkan terbentuknya deretan gunung api di sepanjang pulau Sumatra, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, pulau-pulau di sebelah utara Sulawesi-Maluku, hingga Papua. Deretan gunung api Indonesia merupakan bagian dari deretan gunung api Asia-Pasifik yang sering disebut sebagai Cincin Api Pasifik atau deretan Sirkum Pasifik.
Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara rawan ancaman bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor.
Selain ancaman yang disebabkan oleh faktor geologis, Indonesia juga menghadapi ancaman
hidrometeorologis yang dipicu oleh perubahan iklim global.
Ancaman hidrometeorologistersebut antara lain berupa banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca dan iklim ekstrim, gelombang ekstrim/gelombang laut berbahaya, dan abrasi. Ancaman hidrometeorologis yang tidak dapat diatasi dan dikelola potensi dampaknya, dapat menjadi bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, sosial, budaya, kerusakan infrastruktur, kerusakan perumahan dan permukiman, kerusakan lingkungan, serta hasil-hasil
pembangunan lainnya.
Pada tahun 2020-2023 Indonesia dihadapkan pada tantangan penanggulangan bencana
yang tidak hanya diakibatkan oleh faktor bahaya dari alam, tetapi juga bencana yang
disebabkan oleh faktor non-alam yakni pandemi COVID-19.
Berdasarkan data dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang tahun 2021 terdapat 2008 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Keseluruhan bencana tersebut telah mengakibatkan 769 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 583.688 jiwa mengungsi. Selain itu bencana tersebut juga telah berdampak pada 145.091 rumah, 1.402 fasilitas pendidikan, 356 fasilitas kesehatan, dan 1.251 fasilitas peribadatan rusak akibat bencana yang terjadi. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terjadi bencana dengan jumlah 533 kali kejadian yang disusul oleh Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh. (ADV)