PJ Bupati Bombana Hermanto Hadiri Seminar Akhir Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Bombana Tahun 2024-2028

KilasSultra.com– Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar seminar akhir terkait Rencana Aksi Daerah (RAD) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bombana untuk periode 2024-2028.

Acara yang berlangsung aula kantor Bappeda Bombana Kantor Bappeda Kabupaten Bombana, Jum’at 16 Agustus 2024

dihadiri oleh Pelaksana Jabatan (PJ) Bupati Bombana, Hermanto, bersama Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, lembaga-lembaga terkait, serta narasumber yang kredibel dari Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Haluoleo (LPPM-UHO).

Seminar ini diselenggarakan untuk menyusun langkah strategis dalam memastikan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Bombana dapat dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penerapan SPM ini mencakup berbagai aspek penting dalam pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, dan sektor sosial lainnya, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Seminar dibuka dengan sambutan hangat dari PJ Bupati Bombana, Hermanto, yang menyampaikan pentingnya acara tersebut dalam menyusun strategi jangka panjang guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Bombana. Hermanto menegaskan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) Penerapan SPM ini akan menjadi panduan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bombana merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa setiap warga Bombana mendapatkan akses terhadap layanan publik yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah yang lebih baik,” ujar Hermanto dalam sambutannya.

Hermanto juga mengingatkan bahwa SPM bukan hanya sekedar angka atau standar teknis, tetapi lebih kepada komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada rakyat. Ia berharap melalui seminar ini, seluruh peserta dapat bersama-sama menyusun rencana aksi yang realistis dan terukur untuk periode lima tahun mendatang.

Seminar ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan Rencana Aksi Daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penerapan SPM di Kabupaten Bombana untuk periode 2024-2028. Fokus utama dari seminar ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di beberapa sektor vital, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perumahan rakyat, dan layanan sosial. Penerapan SPM yang baik diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Bombana, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta mendukung program pembangunan yang berkelanjutan.

“Penerapan SPM ini sangat penting karena akan menentukan sejauh mana kita mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Mulai dari sektor pendidikan yang berkualitas, akses kesehatan yang merata, hingga infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Setiap sektor harus dapat beroperasi dengan standar yang tinggi agar masyarakat Bombana mendapatkan pelayanan yang layak,” jelas Hermanto.

Dalam seminar ini, BAPPEDA juga memaparkan beberapa isu utama yang harus diatasi dalam penerapan SPM di Kabupaten Bombana. Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional di beberapa sektor, serta kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pelayanan publik.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Bombana, Husrifnah, dalam presentasinya mengungkapkan bahwa penyusunan RAD SPM ini diawali dengan berbagai kajian dan analisis terkait kondisi pelayanan publik yang ada di Bombana. Dalam prosesnya, BAPPEDA menggali data dari berbagai perangkat daerah, serta melakukan survei kepuasan masyarakat terkait pelayanan yang mereka terima.

“Kami telah melakukan berbagai kajian mengenai kualitas pelayanan publik di Bombana, dan hasilnya menunjukkan bahwa ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, dalam Rencana Aksi Daerah ini kami fokus pada pemenuhan standar di sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur dasar,” ujar Zulkarnain.

Dalam sektor pendidikan, misalnya, RAD SPM akan difokuskan pada peningkatan angka partisipasi sekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sementara itu, di sektor kesehatan, pemenuhan standar pelayanan minimal akan berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit daerah, serta pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Sektor infrastruktur dasar, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan akses transportasi, juga menjadi fokus utama dalam Rencana Aksi Daerah ini. Penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat juga tidak kalah penting, mengingat banyaknya penduduk yang tinggal di daerah-daerah yang belum memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dasar.

Setelah pemaparan teknis mengenai Rencana Aksi Daerah, seminar dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor terkait. Para narasumber yang hadir dalam diskusi ini terdiri dari pejabat daerah, akademisi, serta praktisi pelayanan publik yang memiliki pengalaman dalam penerapan standar pelayanan publik di daerah.

Beberapa isu penting yang dibahas dalam diskusi ini adalah tantangan yang dihadapi Kabupaten Bombana dalam menerapkan SPM, seperti masalah alokasi anggaran yang terbatas, kualitas sumber daya manusia, dan tantangan geografis yang mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Solusi yang diusulkan oleh para narasumber antara lain adalah peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, serta perlunya sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Salah satu narasumber dari Universitas Halu Oleo, mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan anggaran adalah dengan melibatkan sektor swasta dalam beberapa proyek pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik. “Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas layanan, terutama di daerah-daerah yang kekurangan anggaran,” ujarnya (ADV)