KilasSultra.com-BOMBANA-Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
Rapat tersebut dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Bupati Bombana, Rabu 7 Februari 2024
Rakor dihadiri oleh Pj Bupati Bombana Edy Suharmanto bersama Forkopimda Bombana, Sekretaris Daerah Man Arfa, para Asisten/Staf Ahli Setda Bombana, Para Kepala OPD beserta jajaran, serta pihak KPU Bombana selaku penyelenggara persiapan pemilu.
Pada rakor ini, khusus membahas semua persiapan pendistribusian logistik untuk disalurkan disemua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Bombana,
Rencananya penyaluran logistik akan disalurkan mulai tanggal 11- 13 Ferbruari 2024. Rapat itu ikut mensinyalir segala hambatan yang mungkin dihadapi pada hari H pencoblosan dan perhitungan suara.
Edy Suharmanto menegaskan penyelenggaran pemilu merupakan kewajiban bersama baik penyelenggara pemilu hingga Pemerintah.
“Rapat ini untuk memastikan terlaksananya pemilu dengan baik dan lancer. Pemkab Bombana berkomitmen untuk membantu segala persiapan yang dibutuhkan oleh KPUD dan Bawaslu Bombana,” ujar Edy Suharmanto
Dia menegaskan minus seminggu hari H Pemilu, pihaknya sudah harus mematangkan persiapan serta mencermatikendala-kendala yang dihadapi termasuk antisipasi cuaca buruk.
“Saya juga diundang Ketua KPUD untuk menyaksikan pengiriman logistik dari pelabuhan Kasipute ke Pulau Kabaena dan sekitarnya pada tanggal 11 Februari ,” Tutur Pj. Bupati
Sejauh ini Pj. Bupati telah berkomunikasi dengan semua camat dan kepala desa untuk bekerja sama dalam mensuport pemilu dengan meminjam gedung sekolah, kantor kecamatan dan rujab untuk di jadikan gudang untuk logistik, juga transportasi seperti mobil truck untuk mengantar logistik pemilu disetiap TPS.
Sementara itu, Ketua KPUD Bombana, Hasdin Nompo sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bombana yang ikut berpartisipasi dalam proses persiapan Pemilu 2024.
“Pemkab Bombana dan stakeholder terkait sangat maksimal dalam membantu memfasilitasi persiapan pemilu untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2924,”tandas Ketua KPUD Bombana
Dia berharap semoga dalam pelaksanaan Hari H pemilu nanti dapat berjalan sesuai harapan tanpa satupun kendala yang berarti.
“Tadi sudah kami rapat, kami juga sudah mensinyalir segalah kemungkinan yang dapat mengakibatkan hambatan kedepan. Segalah antisipasi sudah dibahas dalam rapat. Saat ini kita doakan semoga pemilu berjalan lancer dan aman,” ujarnya
Rapat koordinasi antara pemerintah dan KPU memiliki tujuan untuk membahas persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas koordinasi antara pemerintah dan KPU dalam rangka memastikan keamanan, keterbukaan, dan keteraturan suatu pemilu. selain itu, rapat koordinasi ini juga bertujuan untuk membahas berbagai tantangan dan kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pemilu serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi dan menanggulanginya.
Sisi lain rapat ini dapat menjadi platform untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan KPU dalam menjaga integritas dan legitimasi demokrasi . Dengan demikian, rapat koordinasi antara pemerintah dan KPU merupakan forum penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan negara yang demokratis.
nerikut Tugas pemerintah daerah dalam pemilu diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu meliputi:
Menyediakan infrastruktur dan fasilitas untuk pelaksanaan Pemilu di daerahnya, seperti tempat pemungutan suara (TPS) dan sarana pendukung Pemilu lainnya. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan hak serta kewajiban sebagai pemilih.
Ikut membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mempersiapkan logistik, seperti surat suara, kotak suara, dan sarana pemungutan suara lainnya. Selain itu ikut meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu dengan berbagai kampanye dan program, seperti kampanye pemilihan umum damai dan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring pelaksanaan Pemilu.
Pemerintah daerah juga turut mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Pemilu, termasuk memberikan bantuan dan dukungan kepada petugas KPU yang bertugas dalam pelaksanaan Pemilu.
Menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar tempat pemungutan suara untuk memastikan kedamaian selama dan usai pelaksanaan Pemilu. (ADV)