Pembahasan APBD Bombana 2026 tembus Malam, Banggar Getol Kawal Aspirasi Masyarakat
KilasSultra.com-Bombana – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026 berlangsung alot dan melewati batas waktu yang diperkirakan.
Meski APBD Bombana mengalami penurunan signifikan dari sekitar Rp1,3 triliun menjadi kurang lebih Rp861 miliar, semangat Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bombana tidak surut.
Rapat yang awalnya diperkirakan berjalan singkat, justru harus menembus hingga pukul 00.30 WITA. Setelah itu, rapat diskors dan kembali dilanjutkan pada pukul 09.00 WITA.
Dalam dinamika pembahasan tersebut, kritik, saran, serta berbagai usulan dari anggota Banggar tetap disuarakan secara aktif.
Salah satu anggota Banggar dari Partai Gerindra, Suryadi kembali menegaskan komitmennya memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Hal itu tampak jelas saat pembahasan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana.
Suryadi menyoroti serius kondisi pendidikan anak-anak pesisir, khususnya masyarakat suku Bajo.
Politisi asal Dapil 3 mewakili Kecamatan Poleang dan wilayah pemekarannya ini mengungkapkan banyak laporan dari masyarakat bahwa pada tahun ajaran 2025 terdapat sekitar 100 anak pesisir yang terancam tidak melanjutkan pendidikan SD.
Penyebabnya keterbatasan kuota pada sekolah dasar yang berada di tengah pemukiman Bajo, tepatnya di Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang.
“Ini menjadi persoalan besar. Jumlah penduduk di Poleang sangat banyak, sementara sekolah tingkat SD masih sangat terbatas. Kondisi ini bertentangan dengan visi misi Presiden maupun Bupati Bombana,” tegas Suryadi dalam rapat.
Dirinya mendesak Dinas Pendidikan agar segera mengambil langkah konkret. Politisi dua periode ini menanyakan apakah perlu dibangun sekolah dasar baru di wilayah tersebut, atau menambah ruang kelas baru (RKB) pada sekolah-sekolah yang memiliki potensi menampung siswa lebih dari dua kelas.
“Jangan sampai ada lagi anak-anak pesisir, khususnya dari suku Bajo, yang harus putus sekolah karena fasilitas pendidikan tidak mencukupi. Ini tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.
Pembahasan APBD 2026 dipastikan masih akan berlanjut hingga seluruh kebutuhan prioritas daerah dapat tertampung, meski tengah menghadapi penurunan anggaran cukup drastis.
Semangat para anggota Banggar DPRD Bombana menjadi sorotan positif dalam upaya memastikan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan, tetap berjalan optimal. (B)