Pegawai Menjerit, Dana Kas Daerah Bombana Kosong. Dewan Geram
KilasSultra.com-BOMBANA-DPRD Kabupaten Bombana mengkritisi kinerja Pemkab Bombana yang dinilai telah sengaja menciptakan suatu kondisi sehingga terjadi kosongnya Kas Daerah.
Dewan mensinyalir ada langkah ganjil yang dilakukan pihak eksekutif itu. Antara lain, dugaan telah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai proyek-proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
Akibatnya, sejumlah honor para pegawai honorer hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak kunjung dibayarkan. Bahkan gaji DPRD pun, telah dibuat telat pembayarannya.
Kondisi kosongnya kas daerah itu, jadi tanyaaan Dewan, ketika rapat paripurna penyampaian pidato pengantar bupati Bombana atas rancangan Perda Pertanggung jawaban APBD tahun 2021, Senin, 20 Juni 2022
“Kas daerah kosong. Informasi beredar (penyebabnya) simpang siur. Bahkan ada informasi bahwa proyek-proyek yang didanai DAK dipakaikan dengan DAU. Ini sangat memprihatinkan sekali,” ujar Ashari Anggota DPRD Bombana.
Selain menyoal honor dan TPP pegawai yang tidak dibayarkan, Politisi partai Nasdem itu juga mendapati adanya proyek pekerjaan yang sudah kantongi kontrak hingga pekerjaan capai 30 persen tapi belum juga dibayarkan akibat kosongnya kas Daerah
Lebih memprihatinkan lagi, lanjut Ashari, ada proyek pekerjaan sudah serah terima sementara pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO). Tapi sayang, hingga kini belum juga dibayarkan.
Tidak cuma Ashari, kritikan pedas juga datang dari anggota DPRD lainnya, Amiaddin. Politisi PPP ini mengaku heran atas ulah Pemkab. Sebab dilaporkan saldo Pemkab Bombana memiliki Silfa anggaran berkisar RP. 83 Miliar. Tapi kenyataannya, tiba-tiba Kas disebut hampa alias kosong.
“Aneh, kalau kita punya Silfa 83 Miliar, sedianya (anggaran) itu stand by di kas daerah. Tapi hari ini kok hampa. Kosongnya kondisi keuangan daerah ini perlu dipertanyakan,” ketus Amiadin.
Politisi asal dapil Kabaena ini mengaku sering didatangi oleh para pegawai, kelurahan, kecamatan hingga OPD. Mereka keluhkan kosongnya kas daerah yang berbuntut tertundanya pembayaran honor, TPP hingga pembayaran operasional kantor lainnya.
“Kami minta klarifikasi atas kondisi keuangan kita ini. Kami ini tempatnya aspirasi, baik masyarakat maupun aparatur sipil negara. Untuk kami sampaikan kepada pemegang pemangku kebijakan daerah,” ujar Amiadian.
Baik Ashari maupun Amiadin meminta agar adanya pertemuan antara eksekutif dan legislatif Bombana guna membahas khusus terjadinya kekosongan Kas daerah.
Ajakan itu lalu direspon oleh peserta paripurna. Namun sayang, rapatnya dibuat tertutup. Hingga berita ini tayang, pihak pemkab bombana belum memberi jawaban resmi atas kosongnya Kas Daerah.(Dar)