Peduli Kondisi Warganya, Pj. Bupati Burhanuddin Gelar Pasar Murah Ramadhan
Kilassultra.com BOMBANA- Pemkab Bombana bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) gelar Pasar Murah Ramadhan di Desa Waeputang Kecamatan Poleang Barat Senin 3 April 2024
Didampingi Pj. TP PKK Kab. Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Burhanuddin hadir menyapa masyarakatnya diujung Barat wilayah Bombana. Kehadiran orang nomor satu di Bombana itu, disambut tepuk gempita oleh warga setempat.
Saat sambutan, Pj. Bupati Burhanuddin mengatakan, kehadirannya tidak hanya melaksanakan pasar murah, namun kegiatan itu didasari ingin mempererat hubungan lebih erat blagi antara pemerintah dengan masyarakat.
“Terlebih saat ini dalam suasana bulan Ramadhan, dianjurkan untuk saling membantu antar sesama, terutama warga yang kurang mampu,” ujarnya yang disambut riuh gembira masyarakat Poleang Barat
Dengan menggadeng Disperidakop sebagai leading sektor kegiatan, Pasar murah di gelar Pemkab Bombana bertujuan untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan pokok dengan harga murah.
Satuan harga dibuat sangat terjangkau, sebab sembako telah di subsidi pemerintah. Upaya itu dilakukan kata Burhanuddin untuk mencegah terjadinya lonjakan harga sembako dan inflasi saat bulan Ramadhan dan jelang Lebaran 2023.
Dikesempatan itu, Burhanuddin juga memberikan bantuan berupa tenda terowongan kepada masyarakat bersama sejumlah paket sembako yang sudah disediakan dalam satu bundel bingkisan
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan sembilan langkah pokok pengendalian inflasi di daerah.
Tito menjelaskan langkah pertama adalah melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan yang tersedia. Berikutnya, yakni melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah (TPID).
Mendagri melanjutkan langkah berikutnya yakni menjaga pasokan bahan pokok dan barang, selanjutnya, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.
sebagai langkah berikutnya yakni pemerintah daerah bersama tim penanganan inflasi daerah juga perlu melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan daerah perlu berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan.
“Kemudian juga bisa melakukan instrumen anggaran yaitu BTT (belanja tidak terduga) serta bansos. Juga bantuan transportasi dari APBD, ini ada dua persen dana transfer umum yang dialokasikan Kemenkeu kepada daerah. Ini agar dari DAU dan DBH untuk mengendalikan inflasi,” ujar Mendagri (ADV)