Matangkan Persiapan Penilaian KLA 2026, DP3A Bombana Tekankan Sinergi dan Kelengkapan Eviden
Kilas Sultra- BOMBANA – Upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan daerah yang ramah anak terus diperkuat. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), pemerintah daerah menggelar Rapat Evaluasi Mandiri Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan penting dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak yang dilakukan setiap tahun. Evaluasi mandiri bertujuan mengukur capaian program, memastikan kelengkapan data dukung, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Bombana.
Rapat dipimpin langsung Kepala Dinas DP3A Kabupaten Bombana, Mappatang, S.Pi., didampingi Sekretaris Dinas, serta diikuti perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
Dalam arahannya, Mappatang menegaskan bahwa evaluasi mandiri merupakan langkah awal yang sangat menentukan sebelum memasuki tahapan verifikasi dan penilaian dari pemerintah pusat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta serius dalam menyiapkan dokumen pendukung dan memastikan setiap program yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan melalui data yang valid.
“Evaluasi mandiri ini menjadi cermin bagi kita semua untuk melihat sejauh mana komitmen dan kerja nyata dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Bombana. Semua diharapkan bekerja maksimal. Setiap kegiatan harus didokumentasikan dengan baik dan absensi kehadiran harus diperhatikan karena menjadi bagian dari eviden penilaian,” kata Mappatang.
Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Layak Anak tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan oleh anak-anak serta kemampuan pemerintah daerah dalam membuktikan capaian tersebut melalui dokumen yang lengkap dan terukur.
Ia menilai bahwa pembangunan yang berpihak kepada anak membutuhkan keterlibatan seluruh sektor. Oleh sebab itu, koordinasi antar-OPD menjadi faktor penting dalam memenuhi indikator penilaian KLA.
“Tidak ada satu instansi yang bisa bekerja sendiri. Semua perangkat daerah memiliki peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Jika kolaborasi berjalan baik, maka target yang ingin dicapai akan lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.
Rapat evaluasi ini juga menjadi salah satu agenda strategis di awal masa kepemimpinan Mappatang sebagai Kepala Dinas DP3A Kabupaten Bombana. Sebagaimana diketahui, Mappatang baru saja dipercaya memimpin DP3A menggantikan Abdul Rahman.
Di bawah kepemimpinannya, penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas program perlindungan perempuan serta anak menjadi salah satu fokus utama yang terus didorong.
Selama rapat berlangsung, peserta melakukan penelaahan terhadap lima klaster utama yang menjadi indikator penilaian Kabupaten Layak Anak.
Klaster pertama membahas Hak Sipil dan Kebebasan, yang mencakup kepemilikan akta kelahiran, akses informasi layak anak, serta keberadaan Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan daerah.
Pada klaster ini, pemerintah daerah menyoroti pentingnya pemenuhan identitas hukum bagi setiap anak sebagai dasar dalam memperoleh berbagai layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Klaster kedua adalah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Pembahasan difokuskan pada upaya pencegahan perkawinan usia anak, peningkatan kualitas pengasuhan dalam keluarga, serta penyediaan layanan alternatif bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Menurut peserta rapat, keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Karena itu, penguatan peran keluarga harus menjadi perhatian seluruh pihak.
Sementara itu, pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, berbagai program yang berkaitan dengan penurunan angka stunting, pelayanan kesehatan ramah anak, peningkatan cakupan imunisasi, serta pemenuhan gizi anak menjadi fokus pembahasan.
Pemerintah daerah menilai bahwa kesehatan merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing.
Selanjutnya, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya membahas pengembangan sekolah ramah anak, penyediaan ruang bermain yang aman, dukungan terhadap kegiatan budaya, hingga peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak di Bombana.
Tidak hanya itu, peserta juga menyoroti pentingnya ruang kreativitas yang memungkinkan anak mengembangkan bakat dan potensi mereka secara positif.
Adapun Klaster Perlindungan Khusus menjadi salah satu pembahasan yang mendapat perhatian serius. Klaster ini mencakup perlindungan terhadap anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, anak yang berhadapan dengan hukum, hingga anak yang berada dalam situasi darurat.
Melalui penguatan layanan pengaduan dan pendampingan, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang maksimal ketika menghadapi persoalan sosial maupun hukum.
Mappatang mengatakan bahwa tujuan utama pelaksanaan Kabupaten Layak Anak bukanlah sekadar memperoleh penghargaan atau pengakuan dari pemerintah pusat. Lebih dari itu, program tersebut merupakan upaya nyata untuk memastikan seluruh anak di Bombana dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, serta mendukung masa depan mereka.
“Yang terpenting bukan hanya nilai atau predikat yang diperoleh, tetapi bagaimana anak-anak di Bombana benar-benar merasakan manfaat dari berbagai program yang kita jalankan. Hak-hak mereka harus terpenuhi dan perlindungan terhadap mereka harus semakin kuat,” tegasnya.
Melalui evaluasi mandiri ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh kekurangan yang masih ditemukan dapat segera dibenahi sebelum proses penilaian berlangsung. Dengan dukungan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, Bombana optimistis dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, berkarakter, dan terlindungi. Sebab, keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya akan ditentukan oleh sejauh mana anak-anak hari ini mendapatkan hak, kesempatan, dan perlindungan yang layak untuk tumbuh menjadi generasi penerus yang berkualitas. (ADV)