KilasSultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi keempat di tahun 2024.
Rakor kali ini memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Rakor digelar di Aula Kantor Bupati Bombana. Rakor ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Pemkab Bombana dalam mengendalikan inflasi selama tahun 2024
Dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat mengurangi dampak inflasi dan mewujudkan Bombana yang lebih maju dan sejahtera.
Rakor dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Edy Suharmanto dalam upaya jaga stabilitas ekonomi di daerah. Inflasi yang tinggi, menurut Pj Bupati, dapat menambah beban hidup masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau dan mengendalikan laju inflasi agar dampaknya dapat diminimalkan.
Dikesempatan itu, Edy mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta pelaku usaha, distributor, serta masyarakat secara keseluruhan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani inflasi. Diperlukan kerjasama yang solid antar-instansi terkait, serta peran aktif masyarakat dan pelaku usaha untuk memastikan stabilitas harga barang dan kebutuhan pokok,” ujar Pj Bupati.
Pj Bupati menambahkan, salah satu langkah utama yang perlu diambil dalam pengendalian inflasi adalah dengan meningkatkan produksi barang dan komoditas lokal, yang dapat mengurangi ketergantungan pada barang impor.
Selain itu, strategi pengendalian distribusi barang juga perlu diperhatikan agar tidak ada penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan barang dan lonjakan harga.
Salah satu topik utama dalam rakor kali ini adalah pemanfaatan teknologi dalam mengidentifikasi penyebab inflasi dan mempercepat respon terhadap fluktuasi harga.
“Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk memantau pasokan dan harga barang di pasar secara real-time. Hal ini akan memudahkan kita dalam mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk mengatasi inflasi,” tegas Pj Bupati.
ektor pangan menjadi salah satu topik yang paling dibahas dalam rakor ini, mengingat kontribusinya yang besar terhadap inflasi di banyak daerah.
Kenaikan harga bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan sayuran dapat memberikan dampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Dalam rakor tersebut,
Salah satu strategi penting dalam pengendalian inflasi adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha, terutama dalam sektor distribusi dan perdagangan.
Dalam rakor kali ini, para pelaku usaha, termasuk distributor bahan pokok dan pedagang besar, juga diundang untuk berbicara tentang tantangan yang mereka hadapi dalam mengatur pasokan barang. Beberapa pengusaha mengungkapkan bahwa kendala utama dalam menjaga kestabilan harga adalah fluktuasi harga bahan baku dan biaya logistik yang semakin tinggi.
Dalam rakor ini, pemerintah daerah juga memaparkan beberapa program dan kebijakan yang sudah dan akan dilaksanakan untuk mengendalikan inflasi. Beberapa di antaranya adalah program subsidi pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kapasitas produksi pangan lokal, serta program pasar murah yang digelar secara berkala untuk memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Pemkab Bombana juga menggalakkan program yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kestabilan harga, seperti mengajak masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional yang lebih terjangkau, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menghemat penggunaan barang konsumsi. “Kita harus bersama-sama menjaga kestabilan harga dengan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bisa menyebabkan kepanikan dan lonjakan harga yang tidak wajar,” ujar Pj Bupati.
Rakor kali ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Pemkab Bombana dalam mengendalikan inflasi selama tahun 2024. Dalam evaluasi tersebut, beberapa pencapaian positif terlihat, seperti stabilitas harga beberapa komoditas pangan utama dan keberhasilan dalam menurunkan angka inflasi yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, beberapa tantangan masih tetap ada, terutama terkait dengan kestabilan harga energi dan biaya logistik.
“Meskipun beberapa program telah menunjukkan hasil yang positif, kami menyadari masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ketidakpastian harga energi yang mempengaruhi biaya produksi barang. Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi bersama,” ujar Pj Bupati.
Dalam penutupan rakor, Pj Bupati Bombana kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukanlah tugas yang mudah, namun dengan sinergi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, masalah inflasi dapat ditangani dengan baik. “Kami berharap, dengan adanya rakor ini, semua pihak bisa memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menanggulangi inflasi. Kita harus bekerja bersama, karena stabilitas ekonomi daerah adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Pj Bupati.
Pj Bupati juga mengajak semua pihak untuk tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. “Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas harga, meningkatkan produksi pangan lokal, dan memperkuat kerjasama antar-instansi serta pelaku usaha. Dengan semangat gotong royong, saya yakin Bombana bisa mengatasi inflasi dan menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan sejahtera bagi masyarakat,” tutupnya. (ADV)