Lagi, Kampus politeknik Bombana bergolak. Dosen ancam mundur

KilasSultra.com-Bombana-Yayasan pendidikan tinggi Politeknik Bombana kembali bergejolak.

Bila sebelumnya para mahasiswanya viral protes kebijakan yayasan yang tidak transparan terkait penggunaan beasiswa hiba dari pemkab bombana

Kini permasalahan baru muncul lagi, dengan topik yang berbeda. Satu satunya Perguruan tinggi yang ada diwilayah Bombana itu ditengarai sudah tidak mampuh lagi membayar gaji untuk tenaga staf hingga tenaga pengajar alias dosen.

Secarik surat yang diteken wakil direktur III Andi Juni Astika mengisahkan problem itu.

Surat yang diterbitkan tanggal 20 Maret 2025 itu mengungkapkan  pihak yayasan Politeknik Bombana yang belum juga membayarkan  gaji pokok, tunjangan hingga tunggakan gaji sebelumnya.

Surat yang bernomor 002/PB01.3/HM.02.01/2025 itu berisi tuntutan yang ditujukan kepada Pengurus dan pengawas Politeknik Bombana.

Perihal surat itu tentang aksi mogok kerja civitas akademika. Surat itu diteken langsung oleh 33 anggota civitas akademika

Jumat, 21 Maret 2025, sejumlah civitas akademika gelar unjuk rasa. Mereka mulai kesal  dengan mencoret dinding kampus dengan sejumlah tulisan sebagai aksi protes.

Protes itu pecah akibat pertemuan sebelumnya, Rabu 12 Maret 2025, civitas akademika menilai pihak pengurus yayasan telah ingkar.

Salah satu dosen yang minta namanya disamarkan mengatakan bahwa komunikasi dengan pihak yayasan dan direktorat kampus sudah dilakukan, namun upaya itu berujung sia-sia.

“Kami sudah mencoba berdialog, tapi hasilnya nihil. Mereka selalu beralasan bahwa dana dari pemerintah daerah belum cair, padahal sebagai yayasan, seharusnya mereka yang bertanggung jawab penuh terhadap gaji dosen dan staf,” ujarnya.

Pria itu mengungkapkan dampak keterlambatan pembayaran gaji ini sangat memberatkan dosen dan staf.

Beberapa di antaranya kata dia terpaksa berutang atau menjual aset pribadi demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Kondisi itu telah mendorong banyak tenaga pengajar untuk mempertimbangkan pengunduran diri jika tidak ada kepastian mengenai hak mereka.

“Kami bekerja dengan profesional, tetapi hak kami tidak diberikan tepat waktu. Bagaimana kami bisa bertahan jika setiap tahun harus menghadapi masalah yang sama,” keluh salah satu dosen lainnya.

Selain gaji yang belum dibayarkan, para dosen juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan kampus.

Mereka menilai tidak adanya transparansi terkait penggunaan dana, sementara setiap kali meminta kejelasan, pihak yayasan selalu berdalih bahwa anggaran telah habis. (B)