KPK Sambangi Pemkab Bombana. Pantau Dana Pinjaman Daerah dan Pelaksanaan Proyek
KilasSultra.com BOMBANA- Terhitung Tiga hari pasca kepemimpinan H. Tafdil berakhir jadi Bupati Bombana, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mulai menyambangi Kabupaten Bombana.
Kehadiran komisi anti rasua itu, mulai terlihat di Rumbia Ibukota Kabupaten Bombana Kamis pagi, 25 Agustus 2022. Berjumlah lima orang.
Sekitar pukul 9.45 WITA, kehadiran mereka terpantau di dua tempat yang berbeda. Yakni di Kantor DPRD serta Kantor Bupati Bombana.
Kehadiran Tim KPK itu, terbagi dua Kelompok. Tiga orang bertugas untuk Pemkab Bombana serta dua orang diutus menuju Kantor DPRD.
Di kantor Bupati Bombana, KPK mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menggelar sebuah rapat, serta menanyakan terkait proses perencanaan hingga penganggaran sejumlah pekerjaan.
Diantaranya, terkait seputaran 10 proyek terbesar yang digarap Pemkab Bombana di tahun 2022 hingga soal Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ). Rapat antara KPK dengan pihak OPD Pemkab Bombana itu, digelar secara tertutup.
Sementara di kantor DPRD Kabupaten Bombana, dua utusan KPK itu menanyakan soal pembahasan KUA PPAS serta dialog seputaran seluk-beluk pinjaman daerah. pertemuan itu digelar dalam sebuah rapat audensi dan koordinasi yang dihadiri dua unsur pimpinan DPRD, pihak inspektorat, Sekretariat Dewan serta sejumlah Anggota DPRD
Kehadiran KPK dikantor Bupati Bombana itu, dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H. Man Arfa. Dia mengatakan kehadirannya dalam rangka koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK yang dilakukan tiap tahun.
“Ini dalam rangka upaya pencegahan, Korsupgah KPK. Untuk pemkab, ada dua agenda pertemuan. Pertama, audensi dengan Bupati, Sekda, inspektorat serta Admin. Sementara sisi kedua itu audensi dengan inspektorat, KPBJ serta OPD yang kelolah 10 Paket terbesar tahun ini,” jelas sekda.
Dia mengatakan KPK datang dalam upaya monitoring dan evaluasi. Mulai dari perencanaan, pengadaan hingga penganggaran suatu pekerjaan di Bombana.
Sedangkan di Kantor DPRD, dua anggota Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI itu berdialog cukup lama. Dimulai sekira pukul 10.15 hingga 14.15 Wita. Pembahasan seputar Dana pinjaman Daerah, Persoalan tambang hingga Corporate Social Responsibility atau CSR dan KUA PPAS APBD 2023
Dikonfirmasi usai rapat, Muhamad Muslim Ikbal salah satu anggota MCP Korsupgah KPK wilayah Sultra mengatakan kehadirannya di Bombana dalam upaya pencegahan KPK terkait program pemberantasan Korupsi.
“Tadi pagi, kita sudah ke Pemkab dan bertemu dengan Sekda, lalu lanjut ke DPRD Bombana,” ujarnya.
Ditanya terkait polemik pinjaman daerah yang dibahas begitu lama bersama DPRD Bombana, Muhamad Muslim Ikbal mengaku bila urusan pinjaman merupakan salah satu tema program KPK dalam upaya pencegahan korupsi.
Kata dia, urusan pinjaman daerah itu jadi tinjauan, baik pinjaman yang berbentuk reguler maupun pinjaman berupa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (B)