Banner Iklan

KENDALIkAN INFLASI, PEMKAB BOMBANA RAKOR DENGAN KEMENDAGRI

 

KilasSultra.com-BOMBANA-Pj. Bupati Bombana Edy Suharmanto bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Senin 5 Februari 2024

Rakor digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual. Pemerintah Kabupaten Bombana ikut menyimak Rakor tersebut di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana.

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. Dengan agenda pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2024.

Tidak hanya itu, Rakor juga mengulas terkait percepatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas.

 

 

Dalam arahannya, Tomsi Tahir mengatakan bahwa Bulan Januari 2024, masih banyak daerah yang inflasinya diatas rata-rata Nasional 2,57% yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Kalteng, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan.

“Berdasarkan indeks perkembangan harga bahan pangan tertanggal 1 Februari 2024, posisi tertinggi diduduki oleh minyak goreng kemudian disusul beras dan cabai merah,” terangnya dalan virtual

Tomsi Tahir mengharapkan kepada Kepala Daerah yang masih dibawah rata-rata Nasional agar kedepannya lebih aktif berkoordinasi terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah yang bisa mempertahankan inflasi.

Menyinggung penyelenggaraan layanan disabilitas, Tomsi Tohir mengatakan bahwa Kemendagri terus memperkuat upaya-upaya mencakup hak penyandang disabilitas. Salah satunya yaitu telah mengeluarkan Surat Edaran pada bulan Oktober tahun 2023 lalu tentang percepatan mengenai pembentukan Perda di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

 

Sementara itu Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI Dante Rigmalia, dalam paparannya menyampaikan terdapat 6 (enam) isu prioritas dari menyalurkan hak penyandang disabilitas antara hak-hak hidup lainnya yang meliputi penghapusan stigma, pendataan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan sosial.

Dante Rigmalia menjelaskan, diantara upaya-upaya konkret yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah selain penguatan regulasi adalah memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, terus meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pemda terhadap isu-isu disabilitas serta melakukan intervensi yang tepat dan berbasis dampak bagi penyandang disabilitas.(ADV)

 

Tulis Komentar