Jaga Ketersediaan Pangan Di Sultra, Dinas Pertanian Bombana Hadiri Pertemuan Sosialisasi
KilasSultra.com-BOMBANA-Dalam upaya memperkuat program nasional swasembada pangan di wilayah Sulawesi Tenggara, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana turut serta menghadiri kegiatan Sosialisasi Hasil Rapat Komitmen Bersama yang dilaksanakan di Kantor Perum Bulog Kanwil Sulawesi Tenggara, pada Senin, 3 Februari 2025.
Kegiatan strategis ini merupakan bagian dari langkah koordinatif antara pemerintah daerah, kementerian, TNI, BULOG, dan asosiasi petani guna menjamin keberlanjutan dan ketersediaan pangan di wilayah Sultra.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur strategis dari lintas sektor, antara lain Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Bulog Kanwil Sultra, para Pemimpin Cabang Perum Bulog se-Sulawesi Tenggara, unsur TNI yang terdiri dari Kasiter Korem 143/HO, Pasiter Kodim 1417/Kendari, Kodim 1412/Kolaka, dan Kodim 1431/Bombana, serta para kepala dinas dari berbagai kabupaten/kota di Sultra yang membidangi pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, hortikultura, dan perdagangan.
Dinas Pertanian Kabupaten Bombana diwakili langsung oleh Sekretaris Dinas, Harno, S.KM., M.Kes, yang hadir bersama jajaran untuk memberikan dukungan dan memperkuat sinergi antar daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pangan.
Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi dan tindak lanjut hasil Rapat Komitmen Bersama yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian RI, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Perum Bulog, dan Dewan Pimpinan Pusat serta Daerah Perpadi (Persatuan Penggiling Padi Indonesia). Tujuannya jelas: menjamin penyerapan hasil panen gabah petani dengan harga yang menguntungkan sehingga petani mendapatkan insentif yang memadai untuk terus berproduksi.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra, Dr. LM. Rusdin Jaya, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar untuk menjadi daerah penyangga pangan nasional. Namun, keberhasilan program swasembada sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menyerap hasil pertanian rakyat secara optimal, khususnya gabah sebagai bahan baku utama beras.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin menegaskan kembali bahwa sinergi pusat dan daerah harus semakin kuat. Gabah yang dihasilkan petani harus diserap Bulog sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan distribusinya harus menjangkau masyarakat luas. Jika ini berjalan baik, maka kesejahteraan petani dan ketahanan pangan kita akan meningkat secara bersamaan,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Harno, S.KM., M.Kes, dalam sesi diskusi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif pemerintah provinsi yang mendorong terbentuknya sistem kerja bersama yang konkret. Harno menekankan bahwa Kabupaten Bombana, sebagai salah satu lumbung pangan di wilayah selatan Sultra, siap mengambil peran aktif dalam mendukung penyerapan gabah serta peningkatan produksi pertanian.
“Kami menyambut baik pertemuan ini. Harapan kami agar Bulog dapat menyerap gabah hasil petani di Kabupaten Bombana dengan harga yang telah ditentukan pemerintah. Petani kita butuh kepastian harga saat panen, agar kerja keras mereka berbuah hasil yang layak dan menyejahterakan,” jelas Harno.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi antara Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan instansi lainnya sangat penting dalam menyusun langkah-langkah teknis di lapangan. Termasuk dalam hal pengawasan kualitas gabah, penyediaan alat panen, serta distribusi logistik pascapanen.
Salah satu hal yang disoroti dalam rapat ini adalah pentingnya kolaborasi antara sektor pertanian dan TNI dalam mengawal keberhasilan panen dan penyerapan hasil pertanian. TNI, yang selama ini dikenal turut andil dalam program pendampingan pertanian nasional, kembali menegaskan komitmennya untuk mendampingi petani dalam setiap tahapan produksi.
Perum Bulog, sebagai institusi strategis negara dalam hal pengadaan dan distribusi pangan pokok, menegaskan bahwa penyerapan gabah dari petani lokal adalah prioritas utama. Namun, untuk menjaga kualitas dan efisiensi, kerja sama dengan petani, penyuluh, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Selain itu, dukungan dari Perpadi juga sangat penting dalam menjamin keberlangsungan sistem penggilingan padi dan distribusi hasil panen secara merata.
Pertemuan ini juga membahas rencana jangka panjang dalam mendukung swasembada pangan, termasuk penguatan infrastuktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, serta pengembangan teknologi pascapanen. Dinas-dinas dari berbagai kabupaten yang hadir menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam bentuk program lintas kabupaten, yang diharapkan akan mempercepat terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan di Sultra.
Dinas Pertanian Kabupaten Bombana berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini dalam bentuk program nyata di tingkat lapangan, seperti peningkatan produksi gabah melalui intensifikasi lahan, pemanfaatan benih unggul, serta pembinaan kelompok tani dalam manajemen hasil panen.
Kegiatan ini menjadi momen penting dalam menyatukan visi dan langkah para pemangku kepentingan di sektor pertanian Sultra. Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memandang bahwa penguatan swasembada pangan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari ketahanan nasional.
Melalui kebijakan yang berpihak pada petani, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan nyata dari pemerintah pusat dan provinsi, Sulawesi Tenggara diyakini mampu menjadi model daerah yang sukses mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kekuatan lokal.
Pertemuan ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen bersama yang menandai kesepakatan lintas sektor untuk menjalankan hasil rapat dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Seluruh peserta menyatakan dukungannya dan sepakat untuk terus melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan petani dan masyarakat luas.(adv)