Iskandar Minta Birokrasi Bombana Profesional dan Meritokrat
Kilas Sultra-BOMBANA – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, meminta birokrasi untuk bekerja secara profesional dan berbasis meritokrasi.
Penegasan itu disampaikan Iskandar usai menghadiri momentum pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) kabinet perdana Pemerintahan Burhanuddin – Ahmad Yani (BERANI) yang akan digelar di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya pelantikan tersebut menjadi fase awal guna mengkonsolidasi birokrasi agar di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
Diketahui, sebanyak 24 pejabat eselon II dilantik secara definitif setelah melalui tahapan asesmen kinerja dan evaluasi kompetensi. Sementara sembilan jabatan lainnya akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka. Skema ini akan dipandang sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan sistem merit yang menjunjung tinggi profesionalisme aparatur.
Dari perspektif Dewan, agenda ini tidak akan dimaknai sekadar sebagai rotasi atau pergeseran jabatan administratif. Lebih jauh, pelantikan ini akan menjadi titik tolak penataan manajemen pemerintahan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, disiplin dalam tata kelola keuangan daerah, serta berorientasi pada capaian program yang terukur.
Iskandar menyampaikan bahwa DPRD akan memberikan dukungan penuh terhadap langkah pembenahan birokrasi yang ditempuh pemerintahan Burhanuddin-Ahmad Yani
Namun, dukungan tersebut akan selalu disertai fungsi kontrol dan pengawasan yang melekat, guna memastikan kebijakan publik berjalan sesuai koridor hukum dan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.
“DPRD akan mendukung langkah penataan birokrasi ini. Namun satu ukuran akan tetap menjadi tolok ukur utama: pelayanan publik harus semakin baik, anggaran harus tepat sasaran, dan kepentingan rakyat tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.
Ke depan, DPRD akan mendorong agar seluruh pejabat yang dilantik bekerja dengan standar profesionalisme tinggi, menjunjung integritas, serta mengedepankan etika pelayanan publik. Dalam situasi fiskal daerah yang diperkirakan masih menghadapi tekanan akibat fluktuasi transfer pusat, efektivitas dan efisiensi anggaran akan menjadi kunci utama.
Setiap program kerja perangkat daerah akan diharapkan memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan realistis. DPRD akan meminta laporan capaian kinerja secara berkala guna memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan kualitas layanan dasar, percepatan pembangunan infrastruktur, maupun penguatan sektor ekonomi produktif.
Iskandar juga akan menekankan bahwa meritokrasi harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Promosi dan rotasi jabatan akan diharapkan berbasis kompetensi, rekam jejak, dan prestasi kerja, bukan pertimbangan non-teknis. Sistem ini diyakini akan menciptakan iklim kerja yang sehat dan kompetitif di lingkungan birokrasi.
Selain itu, DPRD akan mendorong inovasi pelayanan tanpa harus membebani APBD secara berlebihan. Digitalisasi administrasi, simplifikasi prosedur perizinan, serta integrasi data antar-OPD akan menjadi langkah strategis yang akan didorong untuk meningkatkan efisiensi layanan.
Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan unsur Forkopimda yang akan hadir dalam pelantikan tersebut akan dipandang sebagai modal sosial yang penting. Kolaborasi lintas sektor akan diharapkan mampu mempercepat realisasi program prioritas, menjaga stabilitas daerah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sebagai lembaga representatif, DPRD Kabupaten Bombana akan memastikan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan berjalan secara optimal dan berimbang. Pengawasan akan difokuskan pada substansi program dan kualitas hasil, bukan sekadar prosedur administratif.
Iskandar juga akan mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan, baik secara institusional maupun moral. Para pejabat yang akan dilantik diharapkan menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, serta membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel.
“Kepercayaan publik akan menjadi modal terbesar pemerintahan. Amanah ini akan diuji oleh kinerja dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Dengan formasi pejabat yang akan terisi secara bertahap dan seleksi terbuka untuk posisi yang masih kosong, pemerintahan BERANI akan diharapkan segera bergerak cepat merealisasikan agenda pembangunan. DPRD akan terus mengawal proses reformasi birokrasi agar berjalan konsisten, profesional, dan berbasis merit.
Pelantikan ini pada akhirnya akan menjadi awal babak baru tata kelola pemerintahan di Bombana—fase yang akan menuntut komitmen kolektif, profesionalisme aparatur, serta keberanian melakukan pembenahan berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang. (ADV)