KilasSultra.com-BOMBANA– Pemerintah Kabupaten Bombana dibawah Komando Pj Bupati Bombana H. Burhanuddin menyusun tahapan aksi dalam upaya menurunkan pertumbuhan angka stunting di wilayah kabupaten Bombana.
Pemkab Bombana terus mendorong langkah kongkrit demi aksi tersebut. Hal ini dikatakan Penekanan itu disampaikan Burhanuddin saat menggelar Musrembang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 mendatang di aula Tanduale, Jumat 17 Maret 2023.
“Untuk menurunkan angka stunting ini perlu langkah yang bertahap dan kongkrit. Kita harus punya sejumlahaksi agar target penurunan stunting terwujud secara nyata,” ujar Burhanuddin saat member sambutan.
Dia meminta para OPD Pemkab terlibat penuh dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Bombana
.
“Tentunya OPD yang terlibat harus ikut serta membantu penurunan stunting lewat program kerja mereka ditengah masyarakat,” paparnya nya.
Burhanuddin mengingatka agar OPD menyeriusi persoalan inikarena stunting dipantau oleh Pemerintah Pusat. Dia menyebutkandua target nasional yaitu Penurunan angka Stunting dan Pengurangan Angka Kemiskinan Ekstrim.
Mantan Sekda Buton Utara itu meminta agar seluruh stakeholder yang membidangi, agar mempersiapkan diri dengan menggagas rencana kerja nyata dalam menekan tiga persoalan tersebut.
“Supaya daerah kita terlepas dari yang namanya kemiskinan. Di Bombana kita masih ada masyarakat dengan kategori miskin. Ini membutuhkan perhatian yang ketat agar Tahun depan daerah kita terlepas dari yang kemiskinan,” tegasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menargetkan 2023 turunkan angka stunting nasional hingga 17 persen
“Dampak dari perawakan pendek tidak hanya pertumbuhan, tetapi yang paling berbahaya adalah kemampuan belajar anak nantinya, kelemahan mental, dan ketiga, munculnya penyakit kronis yang mudah menembus tubuh anak,” jelas Presiden saat rapat bersama BKKBN Januari lalau
Presiden juga meyakini bahwa tujuan tersebut dapat dicapai jika semua pihak bekerja sama untuk membatasi perlambatan di Indonesia. Sementara itu, pertumbuhan di Indonesia turun dari 37 persen pada 2014 menjadi 21,6 persen pada 2022.
“Saya yakin semuanya berjalan bersama. Kalau semua bekerja sama, tidak akan sulit untuk mencapai angka ini,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden meminta informasi yang akurat dan detail di setiap daerah untuk memudahkan pengawasan dan pengasuhan terhadap anak-anak yang tersisa. Presiden mencontohkan Kabupaten Sumedang yang berhasil memanfaatkan teknologi digital melalui Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) untuk mengakselerasi pertumbuhan.
“Oleh karena itu, agar panahnya jelas dan tujuannya jelas, kita harus secepatnya ke tingkat nasional. Karena jumlah anak di bawah usia lima tahun di negara kita tidak sedikit, 21,8 juta, kata Presiden.
Tidak hanya itu, Pihak swasta juga diharapkan dapat terlibat dalam upaya membatasi perlambatan pertumbuhan di Indonesia. Presiden mengatakan, Kabupaten Kampar yang berhasil menekan usia lanjut menjadi daya tarik perusahaan di sana.
Jokowi menekankan pentingnya gizi yang baik bagi ibu hamil dan bayi. Presiden telah meminta Kementerian Kesehatan menghentikan pemberian kue kering dan menggantinya dengan makanan berprotein tinggi untuk ibu hamil dan bayi melalui puskesma dan posyanda.
“Karena yang saya lihat di lapangan dari kementrian masih memberikan kue kepada anak-anak, saya tahu itu mudah dicari, mudah dilelang, mudah merusak telur dan ikan, mudah merusak telur, mudah, lihat saja. Untuk itu, jangan lakukan lagi. “Kalau ada anak, bayi ya kasih telur, telur, ikan, ya ikan,” kata Presiden.
Diketahui Kabupaten Bombana masih terdapat 35,3 persen dari jumlah keseluruhan anak mengidap Stunting. Data tersebut menjadi tolak ukur ataupun menjadi dasar penyusunan program penanggulangan yang berkelanjutan melalui Musrembang (ADV)