Gubernur Ali Mazi Didaulat Sebagai Ketua Majelis Adat Kerajaan Nusantara Sultra
KilasSultra.com:KENDARI-Dewan Pengurus Wilayah Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPW MAKN) Sulawesi Tenggara menetapkan Gubernur Ali Mazi sebagai Ketua Umum DPW MAKN Sultra periode 2021-2026.
Proses pengukuhan itu ditandai dengan penyematkan selempang MAKN sekaligus menyerahkan buku berjudul “Majelis Adat Kerajaan Nusantara” di rumah jabatan Gubernur Sultra.
Penetapan Ali Mazi Sebagai Ketua Umum diputuskan dalam rapat pleno DPW MAKN Sultra, Jumat 23 April 2021 oleh Ketua Harian DPW MAKN Sultra Mokole Lukman Abunawas Bersama Dewan Pembina Sri Sultan Buton ke XL Dr. H. La Ode Muhammad Izat Manarfah.
Salah satu tujuan pembentukan DPW MAKN Sultra adalah untuk melestarikan beragam budaya yang terdiri dari berbagai suku yang mendiami jazirah Sultra agar ciri khas kearifan lokal yang dilestarikan turun temurun terjaga dan senantiasa terawat dengan baik pada setiap generasi.
“Amat banyak budaya kita yang sangat kaya akan nilai dan pesan moral. Juga termaktub pesan-pesan cara bersosial hingga bernegara. Hal ini penting dirawat dan terus dilestarikan dengan baik,” kata Sri Sultan Buton ke XL Dr. H. La Ode Muhammad Izat Manarfah kepada Kendari Pos, Jumat, 23 April 2021
Sementara itu, formatur MAKN Sultra Andi Muslimin mengatakan saat ini baru beberapa kerajaan yang bergabung yakni Kerajaan Buton, Mekongga, Kabaena, Wanse, dan Moronene.
“Secara keseluruhan kerajaan di Sultra sebanyak 14. Tersisa 9 kerajaan yang akan menyusul bergabung,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Pembina Bidang Revitalisasi Keraton MAKN Sultra, Pahri Yamsul menyampaikan sesuai hasil diskusi bersama Gubernur Sultra Ali Mazi, ke depan akan dilakukan revitalisasi situs kerajaan atau keraton agar tetap kokoh dan terjaga keasliannya.
“Gubernur meminta agar keraton atau situs kerajaan direvitalisasi. Tujuannya mencegah potensi kerusakan ataupun sejenisnya,” kata Pahri Yamsul.
Sementara itu, Gubernur Ali Mazi mengatakan, eksistensi MAKN Sultra ini merupakan bagian dari perwujudan dari visi misi pemerintahan Provinsi Sultra periode 2018-2023, yakni Sultra Berbudaya.
“Secara konkrit, kita akan mengupayakan melakukan revitalisasi terhadap situs-situs kerajaan yang ada di Sultra,” ujarnya.
Dia menegaskan Lembaga Kebudayaan penting dihadirkan, sehingga bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, bisa bekerja sama untuk menjamin pelestarian adat dan budaya yang dimiliki Sulawesi Tenggara.
Dalam isu pelestarian, kata Ali Mazi kebudayaan Sultra harus maju dan setara bersama kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di Indonesia. (Adv)