Gerak Tafdil Mudahkan Pelayanan. MPP Legacy Tersohor
KilaSultra.com-BOMBANA-Langkah Bupati Bombana H.Tafdil untuk mudahkan pelayanan perizinan di Kabupaten Bombana patut diajungkan jempol.
Memberikan pelayanan cepat, transparan serta kepastian, benar benar diwujudkan.
Tafdil ingin hindari penyalahgunaan wewenang, penyalah gunaan kedisplinan serta adanya KKN dalam urusan perizinan.
Persembahan tersohornya yakni hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bombana. Perizinan tersentral dalam satu tempat.
“Jika ada yang mudah, untuk apa dipersusah. Jika bisa dibuat satu hari, kenapa harus menunggu seminggu atau sebulan,” terang Tafdil.
Kini MPP Bombana jadi role model (panutan) untuk Sulawesi Tenggara hingga Kabupaten dan Kota se indonesia.
Bahkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) datang meninjau serta memuji Langkah Tafdil tersebut.
Bombana mengukirkan namanya sebagai Kabupaten yang sukses hadirkan MPP yang Ke 45 dari 514 Kabupaten/Kota se indonesia.
Oktober 2021, Mal yang melayani 147 jenis pelayanan publik dalam satu gedung itu, diresmikan langsung oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) datang langsung ke Bombana.
“Kami bangga atas kinerja pemerintah Kabupaten Bombana. Mal ini untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus izin hingga pelayanan publik lainnya. Ini Mal yang ke 45 yang ada di indonesia. Ini bentuk nyata pelayanan Publik, hasil kolaborasi pusat dan daerah,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Prof. Dr. Diah Natalisa mewakili Menpan RB Tjahyo Kumolo
Dia mengatakan hadirnya MPP di Bombana sebagai langkah terobosan dan wujud nyata Reformasi Birokrasi. “Semunya untuk Indonesia maju. Dan ini jadi percontohan atau role model bagi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/ kota lainnya di Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Ombusmen RI perwakilan Sulawesi Tenggara Mastri Susilo mengatakan hadirnya MPP Bombana merupakan torehan sejarah dan legacy (warisan) yang patut di contoh.
“Bombana telah menorehkan sejarah di Sultra. Bupati Bombana H.Tafdil memiliki keseriusan yang sangat baik untuk pelayanan Publik. Ini harus direplikasi bagi bupati dan walikota di Sultra,. Ini MPP pertama di Sultra” ujarnya saat hadir peresmian MPP di Bombana
Sementara itu, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Hj. Nur Endang Abbas mengapresiasi langkah jitu yang dilakukan Pemkab Bombana dibawah komando H. Tafdil. Dia mengatakan MPP merupakan wujud dan komitmen demi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Bahkan dalam sesi konferensi pers, Nur Endang menegaskan akan menghimbau kabupaten Kota di Sultra agar lekas mengikuti jejak Bombana. “Insya Allah tahun 2022 nanti, akan ada kabupaten lain yang bisa mendirikan MPP seperti Bombana. Itu akan jadi target kami,” ujarnya.
Dihadapan Tamu undangan, Bupati Bombana H. Tafdil tampil apik dalam mengisahkan cerita dibalik hadirnya hadirnya MPP di wilayah yang dipimpinnya.
Bupati dua periode itu, mengaku besitan MPP hadir ketika Bombana meraih Piagam penghargaan dari Ombudsman RI sebagai daerah yang memiliki kepatuhan tinggi penyelenggara negara dalam standar pelayanan, di Jakarta 27 November 2019 lalu.
“Bermula dari situ, saya mulai berangan angan dengan cara apa lagi, agar daerah ini terkenal, serta punya nilai manfaat buat masyarakat. Pasca itu, Saya terus koordinasi dengan pihak Ombusmen serta pihak Kemenpen,” kenangnya.
Suami Andi Nirwana (Anggota DPD RI) itu
Menjelaskan MPP yang dibangun di Bombana, mulanya di bikin apa adanya. “Jadi mulanya itu, kami poles sebuah bangunan lama. Kami perbaiki, dengan harapan, kelak untuk urusan kepentingan pelayanan Publik. Nanti, setelah bangunan itu jadi, baru kami konsultasikan ke pihak Kemenpan. Jadi mulanya itu, bangun secara meraba-raba saja,” tambahnya.
Tafdil mengaku Gedung MPP yang diresmikan itu, hanya menelan anggaran Rp. 1,5 Miliar. Dirinya, merenovasi sebuah bangunan lama yang dulunya disebut Aula serba Guna Bombana.
“Ditengah puncak puncaknya pademi Covid 19 saat itu (November 2020), saya terus berupaya agar renovasi gedung ini terus berlanjut. Dan Alhamdulilah kini sudah bisa dirasakan manfaatkan buat masyarakat,” tandasnya.
Pembangunan MPP merupakan amanah presiden tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Sebelumnya, sempat digaungkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan
perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta
pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta
dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman.
Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Bombana, H. Pajawa Tarika menjelaskan MPP merupakan bentuk pelayanan publik terpadu generasi ketiga. Generasi pertama layanan terpadu yakni Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Lalu berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua.
Menurutnya, Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga diharapkan dapat memayungi fungsi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya.
“Peran PTSP diperluas sebagai penggerak penggerak terbentuknya MPP. Bahkan Mal Pelayanan Publik saat ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan Presiden. Ini juga sejalan dengan Era Revolusi Industri 4.0 sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam kemudahan berusaha di Indonesia,” tutupnya. (Advetorial)