Genjot PAD, DPRD minta OPD perlu banyak belajar

KilasSultra.com-DPRD Bombana agak gusar, amati  Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kunjung optimal. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemkab Bombana terkesan melempem.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Iskandar, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan unit kerja di lingkungan Pemkab Bombana untuk belajar dari pengalaman daerah lain.  

Permintaan itu disampikan saat Iskandar memimpin rapat pembahasan terkait rancangan peraturan daerah kabupaten Bombana tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten bombana tahun anggaran 2023 di ruang rapat kantor DPRD Bombana 21 juni 2024

Iskandar menilai, selama ini Kabupaten Bombana masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan PAD, yang berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu Ketua PKB Kabupaten Bombana itu mengajak seluruh pihak terkait, baik dari OPD, badan usaha milik daerah (BUMD), maupun pimpinan unit kerja lainnya, untuk proaktif mencari solusi dan merumuskan strategi yang tepat guna meningkatkan kontribusi PAD bagi pembangunan daerah.

“Rendahnya PAD Kabupaten Bombana akan berdampak pada kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut. PAD yang terbatas menyulitkan Pemkab Bombana dalam menjalankan berbagai program strategis, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Dengan adanya PAD yang optimal, daerah akan lebih mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer dari pusat,” ujarnya

“PAD merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Kita harus jujur dan realistis dalam mengakui bahwa selama ini PAD Kabupaten Bombana masih jauh dari yang diharapkan. Karena itu, sudah saatnya kita mengambil langkah konkret untuk meningkatkan PAD dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif,” tambahnya lagi

Politisi asal Dapil Kabaena itu menjelaskan meningkatkan PAD, diperlukan upaya maksimal dari semua pihak, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan adalah memperbaiki sistem pengelolaan dan pendataan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Dirapat yang dihadiri oleh para kepala OPD dan pimpinan unit kerja, Iskandar mengusulkan agar Pemkab Bombana melakukan studi banding dan menimba pengalaman dari kabupaten/kota lain yang berhasil meningkatkan PAD mereka. Ia percaya, banyak daerah yang memiliki potensi dan strategi serupa dengan Bombana, namun mampu mengelola dan memaksimalkan potensi tersebut dengan lebih baik.

“Pemerintah daerah harus berani belajar dan membuka wawasan dari daerah-daerah yang sudah lebih maju dalam pengelolaan PAD. Ini adalah langkah penting yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki sistem yang ada di Kabupaten Bombana. Jangan hanya terpaku pada kebijakan yang sudah ada, tapi kita juga harus belajar dari pengalaman-pengalaman daerah lain yang telah sukses,” tambah Iskandar.

Iskandar mencontohkan beberapa kabupaten yang telah berhasil mengelola PAD mereka dengan baik, salah satunya Kabupaten Bogor di Jawa Barat, yang memiliki beragam inovasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, Kota Surabaya juga menjadi salah satu contoh sukses dalam hal pengelolaan BUMD dan optimalisasi sektor pariwisata yang turut mendongkrak PAD.

Salah satu yang ditekankan Iskandar dalam rapat tersebut adalah pentingnya mengoptimalkan potensi lokal dan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bombana.

“Bombana memiliki berbagai potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan PAD, antara lain sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan kelautan. Namun, potensi-potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal,” ulasnya

Selain mengoptimalkan potensi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan kuantitas pajak daerah juga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya peningkatan PAD.

“Pajak daerah merupakan salah satu pilar utama dalam pembiayaan pembangunan. Lekas memperbaiki sistem administrasi pajak, memperluas basis pajak, serta mengedukasi masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak. Kami juga mengusulkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pemungutan dan pembayaran pajak,” beber iskandar.

Tak hanya itu mantan Komisioner KPUD Bombana itu meminta agar adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak daerah juga menjadi salah satu langkah strategis dalam rangka meningkatkan PAD.

“Edukasi mengenai manfaat pajak yang diterima oleh daerah diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan,” tutupnya (ADV)