Gelar RDP, DPRD Bombana Minta Kelanjutan KMP Oputa Yi Koo
Kilas Sultra– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas layanan transportasi laut KMP Oputa Yi Koo rute Dongkala–Kasipute, Senin (26/1/2026).
RDP ini dilaksanakan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait terhentinya layanan kapal tersebut yang dinilai sangat berdampak pada aktivitas warga, khususnya di wilayah Kabaena Timur.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, yang menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas. Menurutnya, transportasi laut merupakan urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat kepulauan sehingga tidak boleh diabaikan.
“Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat,” tegas Iskandar dalam forum RDP.
Ia juga meminta kepada Komisi II DPRD dan instansi teknis Pemerintah Daerah Bombana agar segera berkoordinasi ke tingkat provinsi guna memperoleh penjelasan teknis yang objektif terkait penghentian layanan tersebut. DPRD, kata dia, tidak ingin persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas,” tambahnya.
RDP tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya perwakilan PT Dharma Dwipa Utama (DDU) selaku operator kapal, Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, serta Camat Kabaena Timur. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret atas persoalan yang tengah dihadapi warga.
Anggota DPRD dari asal Daerah Pemilihan Kabaena, Sudiami, mengungkapkan bahwa absennya layanan transportasi laut KMP Oputa Yi Koo sangat berdampak pada mobilitas warga. Ia menyebut distribusi kebutuhan pokok menjadi terhambat, begitu pula akses terhadap layanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi lainnya.
“Ini sangat meresahkan masyarakat, kami menerima banyak keluhan dan kritikan dari warga,” ujarnya.
Menurut Sudiami, masyarakat Kabaena Timur sangat bergantung pada kapal tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Tanpa kehadiran KMP Oputa Yi Koo, warga harus mencari alternatif transportasi lain yang tidak selalu tersedia dan sering kali membutuhkan biaya lebih besar.
“Tanpa kapal ini, warga akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh anggota DPRD dari Partai Gerindra, Ahmad Sutejo. Ia menilai ketiadaan KMP Oputa Yi Koo di lintasan Dongkala–Kasipute menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Kabaena Timur. Dampaknya bukan hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga psikologis masyarakat yang merasa aksesnya semakin terbatas.
“Kapal ini sangat membantu, jangan dilihat sepele dampaknya bagi warga,” ujarnya.
Ahmad Sutejo juga secara tegas meminta kepada PT DDU untuk mempertimbangkan kembali keputusan menghentikan layanan KMP Oputa Yi Koo di lintasan tersebut. Ia berharap ada solusi bersama yang dapat ditempuh agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kami berharap PT DDU dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini dan mencari solusi untuk meningkatkan layanan transportasi laut di Kabaena Timur,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, perwakilan PT DDU menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertindak sebagai operator dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah jadwal maupun rute pelayaran secara sepihak. Namun demikian, mereka mengakui adanya kendala teknis yang menjadi penyebab kapal tidak lagi bersandar di Pelabuhan Dongkala.
“Sayap kanan kapal mengalami deformasi, propeller kriting dan ada yang melengkung, sehingga kami tidak dapat melanjutkan layanan di lintasan Dongkala–Kasipute,” jelas perwakilan PT DDU.
Kondisi teknis tersebut, lanjutnya, memerlukan perbaikan menyeluruh demi menjamin keselamatan pelayaran. Pihak operator menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama sebelum kapal kembali dioperasikan pada lintasan tersebut.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, M. Syukri Kasim, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk menyikapi persoalan warga Dongkala dan Kabaena Timur. Ia menyebut koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk mencari solusi terbaik.
Syukri menambahkan bahwa Pemkab Bombana akan berkoordinasi dengan kementerian dan balai terkait guna memperoleh kejelasan teknis sekaligus dukungan kebijakan.
“Kami akan terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan layanan transportasi laut di Kabaena Timur,” ujarnya.
Di sisi lain, Camat Kabaena Timur, Sahlan, berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bombana dapat memperjuangkan penyelesaian masalah transportasi ini dengan mengembalikan rute Oputa Yi Koo di Pelabuhan Dongkala, minimal satu kali dalam sepekan.
“Pemerintah Kecamatan dan masyarakat Kabaena Timur berharap DPRD dan pemerintah kabupaten Bombana dapat memperjuangkan penyelesaian masalah ini,” katanya.
RDP tersebut berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan pandangan dari peserta rapat. DPRD menegaskan akan menjadikan hasil pertemuan ini sebagai dasar untuk langkah lanjutan, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan instansi terkait di tingkat pusat.
Permasalahan transportasi laut di wilayah kepulauan seperti Kabaena Timur memang menjadi tantangan tersendiri. Akses yang terbatas membuat keberadaan kapal penyeberangan seperti KMP Oputa Yi Koo sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Bombana menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh akses transportasi yang layak dan berkelanjutan.
Dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah daerah, operator kapal, dan masyarakat, diharapkan solusi terbaik dapat segera ditemukan sehingga layanan transportasi laut di lintasan Dongkala–Kasipute kembali berjalan normal dan memberikan kepastian bagi warga Kabaena Timur (ADV).