Gandeng Mitra, Dinas Pertanian Bombana Sosialisasi Harga Gabah
KilasSultra.com-BOMBANA-Guna memastikan keterjangkauan dan kepastian harga gabah di tingkat petani, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pertanian bersama mitra strategis menggelar Kegiatan Sosialisasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 7 Februari 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada petani padi sawah mengenai mekanisme penetapan harga gabah oleh pemerintah, serta menjamin bahwa hasil panen petani dihargai secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi juga menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi petani dan menjalin sinergi antara pemerintah, mitra Bulog, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya Camat Poleang Utara, Koordinator Penyuluh, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), para penyuluh pertanian, Kepala Desa Tampabulu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Mitra Bulog, perwakilan dari Kelompok Tani (Poktan), serta puluhan petani padi sawah dari berbagai dusun di wilayah Desa Tampabulu.
Sosialisasi ini menjadi sangat penting mengingat harga gabah seringkali mengalami fluktuasi tajam di musim panen raya. Dalam kondisi pasar bebas, petani kerap menghadapi situasi di mana harga gabah anjlok di bawah biaya produksi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai bentuk perlindungan terhadap petani.
Dalam pemaparannya, narasumber dari Dinas Pertanian menjelaskan bahwa sesuai ketentuan terbaru, HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani telah ditetapkan pada kisaran Rp 5.000 per kilogram, sementara gabah kering giling (GKG) ditetapkan sekitar Rp 6.300 per kilogram. Harga ini berlaku di lokasi panen dengan kualitas standar yang ditentukan oleh pemerintah.
“Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada petani. Dengan adanya HPP, diharapkan petani tidak lagi menjual gabah di bawah harga yang layak. Pemerintah hadir untuk menjamin harga minimum yang dapat memberikan keuntungan bagi petani,” jelas salah satu perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
Kegiatan sosialisasi ini juga menggambarkan kuatnya kolaborasi antar lembaga. Pemerintah desa, melalui Kepala Desa Tampabulu, menyambut baik kegiatan ini dan berharap agar informasi HPP ini benar-benar sampai dan dipahami oleh semua petani di desanya.
“Kami berterima kasih karena sosialisasi ini menyasar langsung petani. Masih banyak yang belum paham bagaimana cara menjual gabah ke Bulog atau bagaimana mekanisme harga pemerintah itu berlaku. Ini sangat membantu kami di tingkat desa,” ujar Kepala Desa Tampabulu dalam sambutannya.
Sementara itu, perwakilan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas menegaskan bahwa unsur TNI dan Polri siap mengawal proses distribusi dan penyerapan gabah oleh mitra Bulog agar tidak terjadi praktik yang merugikan petani. Keamanan dan ketertiban dalam proses pasca-panen juga menjadi perhatian utama, termasuk pengawasan terhadap tengkulak atau pedagang yang mencoba membeli gabah dengan harga jauh di bawah HPP.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah petani mengungkapkan keluhan mereka terkait praktik jual beli gabah di lapangan. Salah satunya adalah harga jual gabah yang sering di bawah HPP, serta minimnya akses informasi terkait cara menjual langsung ke Bulog.
“Kami sering bingung mau jual ke mana. Tengkulak datang beli dengan harga rendah, tapi karena butuh uang, kami jual juga. Padahal kalau bisa langsung ke Bulog atau koperasi yang bekerja sama, mungkin bisa dapat harga lebih bagus,” ujar seorang petani dari Kelompok Tani setempat.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Mitra Bulog menjelaskan bahwa Bulog terbuka menerima gabah petani, namun dengan ketentuan mutu yang telah ditetapkan. Petani juga didorong untuk membentuk kelompok tani yang solid agar lebih mudah menjalin kerja sama langsung dengan Bulog.
“Kami siap menampung gabah petani, tetapi harus memenuhi standar mutu. Maka dari itu, penting ada pendampingan dari penyuluh agar panen yang dihasilkan berkualitas dan bisa diserap sesuai HPP,” terang perwakilan mitra Bulog.
Dalam kegiatan ini, Koordinator Penyuluh dan Kepala BPP Poleang Utara menegaskan bahwa peran penyuluh menjadi sangat strategis dalam mendampingi petani, mulai dari proses tanam hingga pascapanen. Penyuluh diharapkan aktif menjelaskan cara mencapai kualitas GKP dan GKG sesuai standar, serta mengedukasi petani terkait proses penjualan ke Bulog.
“Kami akan terus mengawal petani dari hulu ke hilir. Tidak hanya sekadar memberikan penyuluhan, tetapi juga memfasilitasi mereka agar bisa menjual hasil panen secara layak dan menguntungkan. Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai penyambung lidah antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani,” ujar Koordinator Penyuluh Kecamatan Poleang Utara.
Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan ajakan kepada seluruh petani untuk terus meningkatkan kualitas produksi dan menjalin komunikasi aktif dengan penyuluh serta pemerintah desa. Diharapkan dengan adanya HPP dan dukungan dari pemerintah, Bulog, serta lembaga terkait, petani padi sawah di Desa Tampabulu bisa lebih mandiri secara ekonomi dan sejahtera.
Salah satu tokoh petani yang hadir, menyampaikan harapannya agar kegiatan serupa terus dilakukan secara berkala.
“Jangan hanya sekali. Kami butuh terus disosialisasikan tentang harga, cara menjual, dan bagaimana panen kami bisa dihargai dengan adil. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih semangat bertani,” ucapnya penuh harap.
Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh peserta sebagai simbol komitmen bersama memperkuat sektor pertanian, khususnya dalam menjaga kestabilan harga gabah dan memperjuangkan kesejahteraan petani Bombana (ADV)