Fraksi Kebangkitan dan Keadilan Ungkap Kerumitan Keuangan Bombana, Pemkab Diminta Jujur
KilasSultra-BOMBANA-Fraksi Kebangkitan dan Keadilan DPRD Bombana meminta Pemkab Bombana agar jujur dan transparan terkait realiasi pembiayaan Mega proyek di Kabupaten Bombana.
Fraksi gabungan Partai PKB dan PKS itu menilik ada sekitar Rp. 24 Miliar Anggaran yang tidak jadi dikucurkan oleh pihak pemberi pinjaman (Korporasi BPD Jateng-Bank Sultra) dari Rp. 195. Miliar total pinjaman Pemkab Bombana
Bolongnya anggaran berkisar Rp. 24 Miliar itu, akan jadi lubang yang siap menggeser postur anggaran lain di APBD, bila terus dipaksakan akan pembiayaannya.
“Fraksi Kebangkitan dan keadilan menilai bahwa Pembangunan rumah sakit dan pasar Boepinang jika direalisasikan progres fisiknya 100 persen. Maka dapat dipastikan ada pergeseran dana dari kegiatan lain,” ungkap Anggota DPRD Bombana, Nurkolis bacakan pandangan Fraksi Kebangkitan dan Keadilan Senin 27 Juni 2022
Diketahui 2019 lalu, pemkab Bombana mengajukan pinjaman daerah kepada korporasi Bank BPD Jawah Tengah-Bank Sultra. Total pinjaman sebesar Rp.195 miliar. Setelah disetujui, pinjaman itu lalu, dibagi-bagi untuk kegiatan pembangunan Mega Proyek di Bombana dengan status Multy year (2021 -2022)
Antara lain, Pembagunan RSUD Kabupaten senilai RP. 60 Miliar serta Pembangunan Pasar Boepinang Rp. 40 Miliar. Sementara sisanya untuk pembagunan jalan meliputi peningkatan dan pengawasan jalan poros Mata Usu senilai Rp. 11,3 Miliar. pembangunan jalan Kasipute-Lora-Bambaea senilai Rp. 36,7 Miliar serta peningkatan dan pengawasan jalan Dongkala-Sikeli-Pongkalaero. 23 miliar
Agenda paripurna mendengar pandangan fraksi atas Raperda pertanggung jawaban APBD 2021 itu, Fraksi Kebangkitan dan Keadilan mengulas untuk pembangunan Pasar Boepinang realisasi progresnya, baru berkisar 80 persen. Sementara Rumah Sakit Umum Daerah 85 persen.
“Apabila dua paket itu, pembayarannya direalisasikan hingga 100 persen. Maka dapat dipastikan munculnya pergeseran. Dan itu, dapat menimbulkan konsekwensi tidak sehatnya tata kelola keuangan daerah,” ulas Nukolis.
Konsekwensi itu kata Politisi PKB tersebut dapat saja menimbulkan polemik di internal pemerintah hingga masyarakat atas kebutuhan atau kekurangan anggaran dampak pergeseran.
“Berkaitan dengan itu, Fraksi meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan dihadapan paripurna secara jujur dan transparasi,” pintanya.
Paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Bombana Iskandar itu, ikut hadir Sekda Bombana Man Arfa mewakili Bupati Bombana H. Tafdil serta sejumlah pimpinan OPD lingkup pemkab Bombana.
Usai rapat, Man Arfa mengatakan Pemkab akan menjawab pertanyaan itu dalam pandangan fraksi Selasa, 28 Juli 2022. “Nanti besok, (Selasa) kita agendakan jawaban pandangam fraksi,” ujarnya. (B)