Diwarnai Aksi Protes Warga, Proyek Cetak Sawah 1 Juta Hektar di Merauke Kembali Berjalan
MERAUKE- Pekerjaan proyek stategi nasional (PSN) cetak sawah satu juta hektare (ha) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sempat tertunda akibat protes dari Lembaga Masyarakat Adat setempat, Senin 12 Agustus 2024.
Puluhan warga menggelar aksi protes terhadap pekerjaan pembukaan lahan di kampung Wanam Distrik Ilwayab.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Yohanes Mahuze, mempertanyakan adanya pelebaran jalan sejauh 500 meter.
“Sejauh ini belum ada sosialiasi dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat terkait poyek tersebut,” protes Yohanes. Akibat aksi protes itu, pekerjaan sempat berhenti beberapa jam.
Merespons keluhan warga dari Lembaga Masyarakat Adat, pelaksana proyek Andi Samsudin Arsyad atau bisa disapa Haji Isam, Kasatgas Pangan Kementrian Pertanian Mayor Jenderal TNI Rizal Ramdani, berikut Tokoh Masyarakat Papua Selatan, Jhon Glube Gebze, membuka ruang dialog dengan warga.
Dalam dialog itu, sejumlah kesepakatan dicapai kedua belah pihak. Di antaranya, kayu limbah dari proyek tersebut akan diberikan kepadda masyarakat setempat sebagai pemilik tanah ulayat. Sementara pekerjaan pelabuhan akan disosialisasikan kepada masyarakat di empat distrik; yakni Ilwayab, Kaptel, Ngguti, dan Muting.
.
Jhon Glube Gebze mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi perusakan dan tindakan merugikan orang lain. Tokoh masayarakat Papua Selatan itu juga meminta masyarakat tetap bersikap tenang dalam merespon kehadira proyek pemerintah tersebut.
“Pemilik ulayat akan saya kasih gambaran supaya kita semua sepakat. Saya juga meminta kepada Pj Gubenur Papua Selatan untuk segera melakukan sosialiasi,” kata Jhon.
Selain itu, sambung Jhon, dirinya juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar, serta akan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi ikut menyosialisasikan proyek nasional ini. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui manfaat yang didapat jika proyek ini sudah beroperasi.
Setelah tercapai kesepakatan, sekira 10,00 WIT masyarakat membubarkan diri dengan tertib dan pekerjaan proyek dapat dilanjutkan kembali. (I)