Diskusi Pemuda Bombana. Sejumlah Kebijakan Pemkab Dikritik
KilasSultra.com-BOMBANA-Diskusi publik yang digagas Pemuda Kabupaten Bombana Rabu, 25 Mei 2022 menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah di Bombana.
Sorotan antara lain, lesuhnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum memadai, hingga merembes ke persoalan pengadaan bibit Kopi dan relaksasi pijaman daerah
Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bombana Hasanuddin, mengatakan salah satu alat mengukur kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari sejauh mana tingkat IPM wilayah tersebut.
Tapi sayang, kata Hasanuddin. Bombana masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten tetangga seperti Konawe Selatan atau Kota kendari.
Dia mengatakan peningkatan IPM suatu daerah, membutuhkan komitmen seorang pemimpin yang kuat dan peduli.
“Perlunya suatu evaluasi kinerja. Kita butuh survei kinerja. Lihat sosial transnya. adakah kebahagiaan warga. Apakah ada rasa kepuasan? Karena pembangunan itu, untuk bahagiakan masyarakat,” bebernya.
Selain menyorot tingkat IPM, diskusi yang diprakarsai KNPI Kabupaten Bombana itu, ikut mengkritik lemahnya perhatian pemerintah Bombana dalam urusan kepemudaan.
“Lihat apakah disekitar kita, ada kantor KNPI. Kantor karang taruna, Pemuda NU atau Muhamadiyah di Bombana,” sindir Doktor Arman.
Mantan Dirut PDAM Bombana itu menyayangkan sikap pemerintah seolah tidak menseriusi keberadaan pemuda dalam menyongsong pembangunan di wilayah Kabupaten Bombana.
Diskusi publik dengan tema “Bombana di kilometer 18” atau Bombana memasuki usia18 tahun itu, turut mempertanyakan kebijakan daerah terkait pengadaan bibit kopi.
Program pemkab dengan anggaran fantastik kisaran 9 miliar itu, dinilai aneh. Muncul secara tiba-tiba dan sekilat itu, langsung di programkan.
“Seperti dikibuli, termasuk DPR,” tukas Doktor Arman.
Diskusi yang digelar di salah satu cafe coffi di Rumbia Ibukota Kabupaten Bombana itu ikut menyeret isu terkait lesuhnya putaran ekonomi
masyarakat.
“Di zaman pemerintahan Atikurahman (Bupati Bombana periode 2005-2010), silakan tanya toko atau kios disekitar kita saat ini (para pegiat ekonomi). Bandingkan dengan pemerintahan saat ini,” kritik H. Helmi.
Mantan kepala desa itu, ikut menyoroti munculnya kebijakan pinjaman daerah yang diteruskan dengan hadirnya relaksasi atau perpanjangan bayar bunga pijaman.
“Pinjam, baru bangun pasar dan jalan. Lihat seperti apa hasilnya saat ini, terus direlaksasi lagi” ketusnya.
Jalannya diskusi para pemuda Bombana itu, sangat alot. Dihadiri sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tokoh adat, masyarakat, unsur pemuda di birokrat, hingga KPU dan Bawaslu
Tapi sayang, diskusi itu tidak dihadiri para pemangku jabatan yang berkompoten. Sehingga pertanyaan seputaran kebijakan daerah, mentok alias tidak terjawab sebagaimana mestinya.
Ketua KNPI Bombana Muhamad Arham mengaku sudah berusaha untuk menghadirkan sejumlah pejabat. Diantaranya Bupati hingga Ketua DPR Bombana.
“Mungkin mereka punya halangan lain sehingga tidak hadir,” ujar Arham saat beri sambutan.(B)