Dinas Pertanian Bombana Dorong Perlindungan Harga GKP di Tingkat Petani

 

 

KilasSultra.com-BOMBANA-Dalam upaya memberikan kepastian harga dan menjaga keberlanjutan usaha tani padi, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, menggelar pertemuan koordinasi lintas sektor pada Jumat, 21 Februari 2025 bertempat di kantor BPP Lantari Jaya.

Pertemuan ini secara khusus membahas isu penting tentang Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani, yang kerap menjadi keluhan utama petani saat memasuki musim panen. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait, mulai dari Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Ibu Hasriani Husain, SP, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Ibu Heriyani, SP, M.Si, Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, penyuluh pertanian se-Kecamatan Lantari Jaya, perwakilan Bulog Bombana, serta unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perwakilan kelompok tani dari berbagai desa di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Kabid Penyuluhan, Ibu Hasriani Husain, SP, menyampaikan bahwa saat ini salah satu tantangan terbesar yang dihadapi petani padi di Bombana — khususnya di Lantari Jaya — adalah fluktuasi harga gabah yang tidak menentu. Banyak petani merasa dirugikan ketika hasil panen mereka dihargai di bawah biaya produksi.

“Oleh karena itu, kami dari Dinas Pertanian hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi petani dan mencari solusi yang konkret, salah satunya dengan mendorong penegakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500/kg sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Hasriani.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengamankan harga dasar gabah, demi memberikan jaminan penghasilan yang layak bagi petani, sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Heriyani, SP, M.Si, menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani, khususnya dalam memahami dan memanfaatkan regulasi harga serta akses pasar yang tersedia.

“Penyuluh harus hadir bukan hanya sebagai pendamping teknis budidaya, tapi juga sebagai penghubung informasi kebijakan, termasuk soal harga panen dan jalur distribusi. Kita harus pastikan petani tahu dan paham bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan harga yang layak,” terang Heriyani.

Ia juga mengajak seluruh penyuluh di wilayah Lantari Jaya agar rutin melakukan pendataan produksi, estimasi masa panen, dan pemetaan lokasi-lokasi strategis yang bisa dijadikan sasaran pembelian gabah oleh Bulog atau mitra offtaker lainnya.

 

 

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Bulog Bombana menegaskan bahwa pihaknya telah mendapat mandat untuk menyerap gabah petani sesuai HPP, yakni Rp6.500/kg untuk GKP. Namun, ada beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar gabah bisa diterima, seperti kadar air maksimal, kadar kotoran, serta varietas yang digunakan.

“Bulog siap menyerap gabah petani, tapi tentunya dengan standar mutu yang harus dipenuhi. Kita harapkan penyuluh dan kelompok tani bisa bersama-sama melakukan edukasi teknis kepada petani agar hasil panennya bisa masuk ke jalur pembelian Bulog,” ujar perwakilan Bulog.

Mereka juga membuka pintu komunikasi untuk menjalin kemitraan langsung dengan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan), agar proses pembelian tidak melalui tengkulak yang sering menekan harga di tingkat petani.

Salah satu sesi yang paling dinanti adalah dialog terbuka antara petani dan para pemangku kepentingan. Perwakilan kelompok tani menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami di lapangan.

“Kami bersyukur hasil panen kami baik, tapi begitu masuk musim panen, harga langsung turun. Kadang kami terpaksa jual di bawah Rp5.000/kg karena butuh dana cepat,” ungkap Pak Ramli, petani dari Desa Lantari.

Selain soal harga, petani juga mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan tani yang rusak, terbatasnya alat mesin pertanian (alsintan), dan belum adanya tempat penyimpanan gabah yang memadai. Hal ini berdampak pada kualitas gabah yang akhirnya tidak memenuhi standar pembelian Bulog.

Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam forum ini menunjukkan dukungan dari sektor keamanan untuk program ketahanan pangan. Mereka siap membantu penyuluh dan petani dalam memastikan distribusi hasil panen tetap aman dan tepat sasaran.

“Kami di lapangan siap membantu jika ada kendala, terutama saat panen raya. Harapan kami, ke depan penyuluh, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas bisa terus bekerja sama dalam memfasilitasi distribusi gabah ke Bulog atau gudang mitra lainnya,” ujar Bhabinkamtibmas Desa Lantari.

 

 

Dalam penutupan acara, disepakati beberapa poin tindak lanjut, antara lain:

1. Dinas Pertanian dan UPT Penyuluhan akan menyusun pemetaan jadwal panen dan estimasi produksi gabah se-Kecamatan Lantari Jaya.
2. Penyuluh akan mendampingi kelompok tani dalam proses pengajuan kemitraan ke Bulog dan memastikan petani memahami persyaratan mutu GKP.
3. Bulog Bombana akan membuka kanal komunikasi langsung dengan Gapoktan, serta menjadwalkan peninjauan lokasi penyerapan gabah.
4. Aspirasi petani terkait alsintan dan infrastruktur akan diteruskan ke Musrenbang Kecamatan untuk ditindaklanjuti secara formal.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran kolektif bahwa kesejahteraan petani tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada keberpihakan harga dan kebijakan yang pro-petani. Dengan sinergi antara penyuluh, petani, Bulog, dan aparat desa, diharapkan pertanian di Lantari Jaya — khususnya subsektor padi — dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Dinas Pertanian Kabupaten Bombana bersama seluruh pemangku kebijakan akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan harga yang adil bagi petani, karena ketahanan pangan dimulai dari petani yang sejahtera(ADV).