Cemas adanya warga tidak dapat bantuan, DPRD Bombana Himbau Dinsos Validasi Data Bantuan

KilasSultra.com=BOMBANA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana  meminta agar data penerima Bantuan Sosisal (BANSOS) pada program Keluarga Harapan (PKH)  diwilayah Kabupaten Bombana diperbaharui.

Permintaan itu disuarakan guna menghindari penerima yang tidak berhak atau tidal layak namun masih mendapat santunan. Sementara yang benar benar berhak justeru tidak dapat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana Iskandar mengatakan Dinas sosial harus benar benar turun dilapangan guna memastikan para penerima Bantuan social tersebut.

Ketua Partai PKB Kabupaten Bombana ini mencesmakan bila ada warga yang mesti mendapat bantuan justeru tidak mendapat bantuan. “ “ ini yang kami tekankan kepada dinas sosial atau perangkat kebawahnya agar benar-benar memastikan persoalan ini. Kasian bila ada warga yang dilewati padahal ia benar benar layak menerima bantuan,” uajr Iskandar

Perihal ini diutarakan usai mendapat laporan bahwa cukup banyak komplain dan permasalahan di lapangan yang diterimanya dari masyarakat terkait aduan penerima program PKH tersebut di Bombana

“ Aduan masyarakat melaporkan bahwa Banyak aduan bahwa ada penerima Bantuan Sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah berkehidupan layak, yang sudah meninggal masih tercantum  hingga penerima bantuan double,” ujarnya

“Saya meminta bantuan kepada pendamping PKH, untuk memberikan solusi sehingga penerima bantuan sosial di Bombana adalah warga yang betul-betul membutuhkan dan sesuai kriteria penerima manfaat,” ungkapnya

Iskandar menyebutkan  menjelaskan cukup banyak Bansos yang telah disalurkan pemerintah daerah maupun pusat kepada masyarakat. Penerima harus masuk kategori miskin dan kategori miskin ekstrem di Bombana.

“Namun entah mengapa, bantuan tersebut belum memberikan hasil yang signifikan. Ini harus kita cermati bersama,” paparnya

Iskandar  mengatakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bombana masih berada di atas 10 persen dan miskin ekstrem di atas 1 persen.

“Untuk miskin ekstrem ini adalah masyarakat yang sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa kecuali menerima bantuan dari orang lain. jangan sampai usia seperti ini dilewatkan sehingga tidak dapat Bantuan yang layak” duganya

“Untuk itu, saya meminta pendamping PKH untuk melakukan pendataan secara rutin guna menghindari miss pendataan pada penerima bantuan ini,” pintanya.

“Guna memaksimalkan pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran, saya secepatnya akan membentuk tim terpadu agar pendataan penerima bantuan dapat diberikan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya lagi (ADV)