kilasSultra.com-BOMBANA- Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bombana, Bupati Bombana H. Burhanuddin secara tegas menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengambil langkah strategis dan terintegrasi dalam menangani permasalahan gizi kronis tersebut. Instruksi ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Kantor Bupati Bombana pada awal pekan ini.
Menurut Bupati Burhanuddin, stunting bukan hanya persoalan kesehatan semata, tetapi menyangkut masa depan sumber daya manusia di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD untuk menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas program kerja, terutama dalam mendukung intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu.
“Penurunan angka stunting bukan tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama. Semua OPD harus bergerak bersama, baik di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, hingga pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur,” tegas Bupati Burhanuddin usai malam eamah tamah Kunjungan Kerja Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno 4 juni 2025
Bupati Burhanuddin meminta isntasi terkait untuk memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk penguatan posyandu dan pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin. Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian diminta untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bergizi, sementara Dinas Pekerjaan Umum diarahkan untuk mempercepat pembangunan sanitasi dan air bersih di daerah-daerah rawan stunting.

Tak hanya itu, Burhanuddin juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua Dinas terkait soal edukasi gizi sejak usia dini serta pemberdayaan keluarga berisiko stunting melalui bantuan sosial dan pelatihan keterampilan keluarga.
Dikesempatan itu, Bupati Bombana menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan pemetaan wilayah dalam intervensi stunting. Ia meminta Bappeda dan Dinas Kesehatan untuk terus memperbarui data keluarga berisiko dan balita stunting melalui aplikasi e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) serta data surveilans gizi.
“Kita harus tahu di mana saja titik-titik rawan stunting, siapa saja anak-anak yang berisiko, dan apa penyebab utama di wilayah tersebut. Dengan data yang akurat, kita bisa membuat program yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Selain OPD, Bupati Burhanuddin juga mengapresiasi peran aktif Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana dalam edukasi gizi dan pendampingan keluarga. Ia mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah dan PKK diperkuat hingga ke tingkat desa dan kelurahan, terutama dalam kegiatan penyuluhan, pemantauan tumbuh kembang anak, dan penggalakan konsumsi makanan bergizi seperti ikan, sayur, dan buah.
“Peran ibu-ibu PKK sangat penting dalam mengubah pola asuh dan kebiasaan makan di rumah tangga. Mereka harus terus kita libatkan sebagai mitra utama dalam penanganan stunting,” ungkapnya

Kabupaten Bombana sendiri telah mencanangkan target penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 14% pada tahun 2025, sesuai dengan target nasional. Data terakhir menunjukkan adanya penurunan, namun masih terdapat sejumlah kecamatan dengan angka prevalensi yang relatif tinggi.
Untuk itu, Bupati meminta agar program-program penanganan stunting tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. (ADV)
