Bidik transaksi berbasis elektronik, Pemkab Bombana Gelar High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah

KilasSultra.Com- Pemkab Bombana  resmi membuka kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di Kabupaten Bombana.

Kegiatan itu dibuka langsung Pj Bupati Bombana Edy Suharmanto pada Selasa, 5 November 2024, di Hotel Claro Kota Kendari.

Salah satu agenda hadirnya kegiatan ini untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Bombana, sekaligus menjadi langkah awal dalam penerapan sistem transaksi berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto saat sambutan menegaskan pentingnya digitalisasi dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Edy menyatakan bahwa digitalisasi akan mempermudah proses administrasi, mempercepat transaksi pemerintah, dan memperbaiki transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah perangkat eselon II lingkup Pemkab Kabupaten Bombana. Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan dari perbankan dan lembaga terkait lainnya yang mendukung implementasi sistem transaksi elektronik di daerah.

“Kami telah membentuk satuan tugas TP2DD, menyusun regulasi pendukung, menyediakan infrastruktur, serta menggandeng pihak perbankan dan sektor swasta guna memastikan seluruh transaksi pemerintah dapat dilakukan secara digital,” ujarnya.

Dia menegaskan Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk menciptakan ekosistem yang efisien dan transparan dalam pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) harus didukung.

Pj. Bupati juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mempercepat transformasi digital di semua sektor. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sektor pemerintahan diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KPKD) kepada sejumlah kepala OPD Kabupaten Bombana. Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu bentuk implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang memungkinkan seluruh transaksi keuangan pemerintah dilakukan secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mempermudah proses audit dan pengawasan keuangan.

Penyerahan KPKD dilakukan oleh Pj. Bupati Bombana, yang disaksikan oleh para peserta rapat dan perwakilan dari Bank Sultra yang turut serta dalam pelaksanaan sistem ini.

“Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini adalah langkah konkret yang kami ambil untuk memastikan bahwa seluruh transaksi pemerintah daerah dapat dilakukan secara efisien dan transparan. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendigitalisasi seluruh aspek pemerintahan di Bombana,” jelas Pj. Bupati.

Salah satu manfaat utama yang diharapkan dari implementasi digitalisasi ini adalah peningkatan kualitas layanan publik. Melalui sistem transaksi berbasis elektronik, masyarakat dapat lebih mudah melakukan berbagai transaksi dengan pemerintah, seperti pembayaran pajak, retribusi, dan biaya administrasi lainnya. Selain itu, sistem ini juga akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah, karena setiap transaksi dapat dipantau secara real-time, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran.

Drs. Edy Suharmanto juga menjelaskan bahwa dengan adanya sistem transaksi yang transparan dan terpantau dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin meningkat. Hal ini akan berujung pada terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Digitalisasi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan terbuka. Melalui sistem ini, kami berharap bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat, serta mempermudah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tambah Pj. Bupati Bombana.

Meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, implementasi sistem ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penyediaan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari digitalisasi.

“Pembangunan infrastruktur digital akan terus kami dorong, agar seluruh masyarakat di Kabupaten Bombana dapat merasakan manfaat dari program ini. Kami juga akan melibatkan masyarakat dalam proses edukasi tentang penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik,” jelas Pj. Bupati.

“Ini adalah awal yang baik untuk Kabupaten Bombana. Kami berharap setiap langkah yang kami ambil dalam proses digitalisasi ini dapat memberi dampak positif, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih baik,” tutup Pj. Bupati Bombana. (ADV)