BBM Naik, Mahasiswa UHO Sebut Harga Pangan Naik, Warga Miskin Bakal Bertambah

KilasSultra.com- MUNA –Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax ikut melonjakan harga bahan pokok di Sulawesi Tenggara. Kenaikan berkisar 0.66 % dalam kurun Maret- awal April 2022.

Ketua Umum DPM FKIP Universitas Haluoleo (UHO) Periode 2020 -2021 Wahyu Pratama menegaskan bakal ada tambahan warga miskin baru, akibat kenaikan BBB tersebut.

“Tekanan ini tentu, akan melahirkan kelompok masyarakat miskin baru dan sudah pasti angka kemiskinan akan bertambah,” paparnya.

Parahnya lagi, naiknya BBM itu belum di ikuti penjelasan resmi dari pemerintah tentang skenario dibalik kenaikan itu. Lalu seperti apa nantinya, dampak sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19?

“Belum pulih tekanan perekonomian rakyat akibat pandemi Covid, Kini diperparah lagi dengan kebijakan kenaikan harga BBM, plus merangkaknya harga kebutuhan bahan pokok di masyarakat,” ulasnya.

Wahyu menyarankan agar pemerintah lekas mentaktisi naiknya beragam kebutuhan bahan pokok buah dari naiknya harga BBM.

Wakil Bendahara PC. PMII Kota Kendari itu ikut menanyakan penyebab kelangkaan serta mahalnya minyak goreng dan telur di pasaran.

“Pemerintahan Jokowi terkesan tidak memiliki strategi untuk memulihkan perekonomian nasional dan parahnya di tengah rakyat bersiap menyongsong Ramadhan justru membiarkan para mafia memainkan harga kebutuhan bahan pokok,” ulasnya.

Wahyu mengatakan pemerintah abai terhadap kondisi ekonomi rakyat, sehingga menaikan Harga BBM, naikan PPN 11 % yang diikuti kenaikan harga pangan.

“Kenaikan harga BBM Pertamax justru memicu kelangkaan BBM subsidi Pertalite. Terjadi migrasi besaran pengguna Pertamax ke Pertalite yang memicu meningkatnya tingkat konsumsi Pertalite akibat perihat tersebut,”jelasnya.

Kemudian, Kenaikan PPN 11 % ditengah melambungnya kenaikan harga bahan pokok dan terjadinya migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite, pemerintah justru meneruskan kebijakan menaikan PPN 11 % per 1 April di saat rakyat Indonesia menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Ditambah pemerintahan Jokowi gagal mengendalikan harga sejumlah bahan pokok dimana rata-rata harga lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah.

Baca Juga  Kadin Sultra Jalin Kerjasama dengan 14 Lembaga

“ini jelas menambah beban ekonomi baru di masyarakat. Melihat kondisi real tersebut maka pemerintah harus menurunkan harga BBM, menolak kenaikan PPN dan menjaga stabilitas harga pangan,”pungkas Wahyu. (Anu)

Tulis Komentar