Bahas Prioritas Pembangunan, DPRD Bombana Bersama TAPD Pemkab Bombana Genjot KUA-PPAS
KilasSultra,com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bombana kembali melaksanakan rapat pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024, digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Bombana. Rapat digelar untuk mencapai kesamaan pendapat terkait prioritas penggunaan anggaran daerah serta mendiskusikan berbagai sektor yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan daerah pada tahun 2025 mendatang.
Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Bombana Arsyad dihadiri oleh para anggota DPRD Kabupaten Bombana, pimpinan TAPD, serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Bombana.
Pada kesempatan tersebut, masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan usulan yang dianggap penting dalam perencanaan APBD 2025.
Bagi DPRD, sasaran itu dengan tujuan agar anggaran yang disusun dapat tepat sasaran, efisien, dan mendukung program pembangunan yang pro-rakyat.
Diketahui KUA-PPAS merupakan salah satu dokumen penting dalam proses penyusunan APBD yang berfungsi untuk merencanakan anggaran berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Dalam rapat ini, DPRD Bombana menginginkan agar KUA-PPAS Tahun 2025 dapat lebih realistis dan tepat sasaran, agar program-program pembangunan yang diusulkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Bombana.
Arsyad menyatakan bahwa pembahasan KUA-PPAS ini sangat krusial, karena menjadi dasar bagi pembuatan APBD yang akan mempengaruhi pembangunan daerah selama satu tahun ke depan.
“KUA-PPAS bukan hanya sekadar anggaran, namun juga mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, kami berharap semua pihak dapat mengusulkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program strategis yang dapat menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Arsyad
Sementara itu, Wakil ketua DPRD Bombana Iskandar mengatakanSalah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah membahas prioritas pembangunan untuk Tahun 2025 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran.
Dari berbagai sektor yang diusulkan oleh anggota DPRD, beberapa prioritas pembangunan yang dibahas antara lain adalah sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan KUA-PPAS 2025. Mengingat pentingnya konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bombana, para anggota DPRD mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya,” ujar iskandar
Selain infrastruktur, Ketua PKB Kabupaten Bombana ini menyinggung Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas utama dalam pembahasan KUA-PPAS tahun 2025.
“DPRD Bombana mendorong agar anggaran untuk sektor pendidikan dialokasikan secara optimal untuk memperbaiki fasilitas. Diantaranya perbaikan sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar yang membutuhkan,” paparnya
Sementara di sektor kesehatan, DPRD Kabupaten Bombana juga mengharapkan adanya peningkatan anggaran untuk fasilitas kesehatan, terutama di puskesmas-puskesmas yang ada di daerah terpencil.
“kita ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat Bombana mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan terjangkau. Oleh karena itu, kami mendukung penambahan anggaran di sektor kesehatan,” ujarnya.
Sisi lainnya yakni Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun 2025. Mengingat Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata.
“DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung sektor-sektor tersebut. pemberdayaan ekonomi masyarakat penting seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” terangnya
“Kita berharap sektor ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga masyarakat Bombana dapat lebih sejahtera,” tambah Iskandar
Meskipun telah tercapai beberapa kesepakatan, rapat kerja ini juga mencatat adanya beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam penyusunan KUA-PPAS 2025.
Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang harus dibagi antara berbagai sektor. Oleh karena itu, baik DPRD maupun TAPD berkomitmen untuk terus berdiskusi dan mencari solusi agar anggaran dapat tersalurkan secara tepat dan efisien.
Sementara itu sekda Bombana Man Arfa akan berusaha untuk memenuhi prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama DPRD, meskipun dengan kondisi keterbatasan anggaran.
“Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menyusun anggaran yang seimbang dan dapat mencakup semua sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya, dengan sgala prioritas yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Man arfa (ADV)